Tropical Deforeststion : a Socio-Economic Approach (CJ JEPMA)

Dalam buku yang berjudul “Tropical Deforestation : a Socio-Economic Approach”, pada bagian pertama (khususnya bab 1) menjelaskan pandangan sosio-ekonomi yang menyebabkan pengeruskan hutan (deforestasi). Bagian kedua (khususnya menjelaskan penggunaan model khusus yang dikembangkan secara terpadu untuk Bab 7) menganalisa hutan dan pemanfaatan lahan, dan untuk memeriksa konsekuensi dari berbagai kebijakan alternatif yang diambil.

Dalam bukunya Jepma memberikan pandangan baru dalam bentuk ekonomi yang mana mendorong populasi (penduduk) asli melanggar batas hutan milik mereka, dan menunjukkan bagaimana aksi melawan pengerusakan hutan harus merupakan bentuk bagian dari gerakan yang lebih luas dalam memperbaiki kondisi kehidupan penduduk lokal dan daya tahan ekonomi nasional mereka.

Bagian pertama memberikan gambaran proses sekitar pengerusakan hutan, dan penilaian situasi sekarang. Bagian dua menganalisa issu pengunaan lahan, dan menjelaskan pentingnya sosio-ekonomi dalam wilayah yang rusak. Bagian ketiga menuntun pembaca melalui rangkaian hipotesis skenario kebijakan, mengunakan khususnya penyesuaian model ekonomi komputer, untuk memprediksikan kombinasi kebijakan dan rencana perdagangan yang memberikan kekuatan mengenai manfaat lebih dari kebijakan suatu negara.

Penipisan hutan hujan tropis sangat menarik perhatian akhir-akhir ini, dan berakibat serius untuk lingkungan global secara luas. Penebangan hutan masih berlajut dengan cepat, dan di beberapa daerah (sebagai contoh, Asia Tenggara) keberadaan hutan yang secara serius terancam. Sebaliknya keyakinan yang berkembang, fakta mengatakan bahwa ekonomi dan kondisi kehidupan lokal lebih penting dari eksploitasi kayu untuk di ekspor ke negara utara.

Total wilayah bumi dimana kondisinya dipenuhi hutan hujan tropis yang perlu diselamatkan diperkirakan 1046 juta hektar, menurut WRI hutan tropis saat ini sebanyak 42 persen dari jumlah wilayah hutan dunia. Wilayah utama hutan tropis ini adalah terletak sekitar khatulistiwa, seperti Amerika Latin dan Pasifik atau Asia dan Afrika. Negara utama hutan tropis seperti Brazil, Zaire, dan Indonesia dengan wilayah hutan 34, 12, dan 8 persen masing-masing dari total wilayah dunia; sisanya terdapat di 40 negara lain. [1]

Menurut Data FAO, kontrubusi negara utama dalam penebangan hutan global. Pertama meliputi peran Brazil, negara yang diperkirakan FAO (1993) bertanggung jawab untuk sekitar 40 persen wilayah hutan tropis, tetapi juga sekitar 13 persen dari pengerusakan hutan global. Kedua, lebih dari setengah sumber hutan tropis berlokasi di tempat : Brazil, Zaire dan Indonesia. Strategi pemeliharaan yang merupakan alternatif pertama, jika ditangani pemerintah lokal negara utama yang mempunyai hutan tropis dengan mengembangkan kebijakannya yang lebih terhadap pelindungan alam, sehingga mencapai standard global. Ketiga, pengaruh sejumlah keterbatasan negara keterlibatan dengan terbesar dalam penebangan hutan tropis. Menurut data FAO lebih dari 50 persen laporan tahunan penebangan hutan menempatkan hanya empat negara: Brazil (33%), Indonesia (10.9%), Zaire (6.6%) dan Venezuela (5.4%).[2]

Menurut WRI (1990) ada tiga utama penyebab penebangan hutan :

1) Konservasi hutan tetap menjadi lahan pertanian. Proses ini selanjutnya memperluas hak pengunaan hutan sebagai lahan pertanian dengan tekanan populasi, dengan mengunakan alat pemotong tradisional dan teknik pembakaran, sehingga membuat lahan kosong berkurang, hal ini mengakibatkan degradasi tanah.

2) Penebangan Pohon. Dalam prakteknya, hal ini merupakan sebuah pola yang biasa bahwa pengerusakan pohon yang tidak perlu dan pembukaan wilayah hutan perawan untuk lahan pertanian.

3) Permintaan untuk kayu bakar, makanan ternak dan produk hutan lainnya.[3]

Eksploitasi hutan hujan tropis untuk sejumlah produk, terdiri dari tiga kelompok produk utama :

  1. Kayu industri, untuk pengunaan domestik dan eksport.
  2. Kayu bakar dan arang, pengunaan secara lokal atau regional. Lebih dari 2 milliar orang mengunakan kayu dan /atau arang untuk memasak makanan sehari-hari.
  3. Produk bukan kayu, seperti karet, bambu, damar, rempah-rempa dan bunga.[4]

Konstribusi ekspolitasi hutan dalam macam-macam penebangan hutan per wilayah. Penebangan hutan komerisal, sebagai contoh, lebih penting di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, (Serawak)) dan Afrika dari pada Amerika Latin. Di Afrika, pencarian untuk kayu bakar penyebab penting penebangan hutan dari penebangan hutan di dua wilayah lain.

Seperti apa yang dijelaskan diatas bahwa penyebab utama penebangan hutan adalah konservasi hutan menjadi tanah pertanian. Untuk membangun kebutuhan lahan pertanian menjadi struktur model dan menentukan jaringan penting antara bermacam-macam komponen model, lahan digunakan modul yang dirancang. Lahan mengunakan modul dan pertimbangan theoritikal berdasarkan model subtansi dan sektor pertanian komersial.

Jepma, melihat adanya perbedaan analisa kebijakan antara pendekatan konservasi hutan dan isu pembangunan. Jepma melihat bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan lingkungan akan berakibat pada sumber daya hutan, kecuali sejauh ini mempegaruhi ekonomi seperti GDP. Jika semua konsumsi tidak banyak berubah, hal ini tidak berpengaruh terhadap hutan.

Pengaruh ini karena adanya perubahan pilihan konsumen. Walaupun, memberikan cara merespon dalam mengunakan semua analisa dalam mengunakan model. Pasar kayu tropis menjadi penyedia terbesar abad ini. Akibatnya, konsumen menjadi penyalur karena cadangan kayu tidak mencukupi permintaan dunia. Jika konsumen mengurangi konsumsinya, hal ini mempengaruhi konsumen lainnya untuk mengurangi penyalurannya. Pengaruhnya adalah realokasi permintaan, tetapi relatif sedikit mempengaruhi produksi dan pengunaan sumber alam. Karena itu, jika konsumen dalam perkembangan industrialisasi dunia secara sukarela menurunkan permintaan mereka, ekspor ke wilayah lain akan meningkat seperti konsumsi domestik di wilayah negara produksi. Jika konsumen mengurangi pengaruhnya terhadap hutan, perubahan yang dibutuhkan seluruh dunia. Meskipun, penundaan eksploitasi persediaan kayu berakibat bagus terhadap kualitas hutan.

Mekanisme desakan penyediaan juga mempunyai pengaruhi pola pemanfaatan hutan. Adanya rangkaian produksi maksimum : Asia, lalu Amerika Latin, akhirnya Afrika. Waktu, dan ukuran aktualnya, dengan jelas dipengaruhi perbedaan kebijakan, tetapi pola luasnya tetap sama. Jelasnya, jika kebijakan konservasi melalui hanya satu wilayah ini, lalu beberapa perubahan mungkin terjadi, tetapi sederhananya perubahan meninggalkan permintaan global. Seperti akibat dari tekanan dan aksi yang di butuhkan di saat yang mendesak.

Pendekatan lebih menyelaraskan konservasi untuk negara tropis melalui manajemen hutan berkesinambungan (suistainable forestry policy). Biaya diperkirakan kurang lebih 1500m dollar per tahun. Walaupun dalam kebijakan finansial, adanya peningkatan candangan perdagangan kayu, tetapi hal ini mengorbankan produksi dan eksport. Penelitian lebih jauh membutuhkan analisa finansial dalam masalah hutan yang berkesinambungan. Terutama gambaran saat ini menunjukkan kehilangan pendapatan tahunan dari pajak.[5]

Dengan memperhatikan kebijakan hutan berkesinambungan, dua cara pembiayaan yang dapat dianalisa. Perbedaan utama adalah bahwa pajak pada AIC (Advanced Industrialized Country) mengurangi permintaan melalui elastisas harga. Dalam sifat seperti ini mirip dengan perubahan pilihan konsumen- dengan akibat yang sama. Pengurangan permintaan AIC berakibat terhadap persediaan, tetapi banyak mempengaruhi hilangnya konsumen bertambah terhadap pasar sehingga mengakibatkan pengurangan permintaan. Opsi pajak membatasi keuntungan. Tetapi hal ini mempengaruhi peningkatan terhadap kualitas hutan.[6]

Dapat juga di lihat secara luas dengan program bantuan pembangunan berkesinambungan. Program ini diperkirakan akan menelan biaya 32 milliar dollar per tahun, hal ini memberikan keuntungan terhadap lingkungan. Bukan hanya meningkatkan persediaan kayu melalui pengelolaan berkesinambungan , tetapi keuntungan untuk kawasan hutan tropis sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam pemasukan devisa, hal ini berdampak pada hilangnya pendapatan dari ekspor kayu, bagaimana dengan perusahaan perkayuan di negara-negara produsen kayu akan minta ganti rugi karena kehilangan produksinya. Walaupun kebijakan ini mengurangi lahan untuk kebutuhan pertanian; populasi yang rendah dan pendapatan yang tinggi sangat berperan.

Migrasi kota-pedesaan mempengaruhi perimbangan antara kepentingan komersial dan kehidupan pertanian dan tentu dimana wilayahnya terbatas. Fakta bahwa meningkatnya urbanisasi mengakibatkan berkurangnya hutan karena produksi makanan yang terpusat pendapatan tinggi di sektor komersial.

Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pengaruh pada kuantitas dan kualitas hutan tropis di dunia ini. Kelanjutan trend sekarang ini akan hasilkan pada pengurangan secara cepat persediaan kayu komersial. Demikian pula, perkembangan produksi makanan di hutan tropis pasti akan merugikan hutan, karena digunakan untuk pertanian. Tidak adanya satu kebijakan efektif yang membatasi hilangannya persediaan kayu dan hutan. Pembatasan dalam penyediaan maksudnya bahwa jika satu kelompok mengurangi konsumsi kayu, kelompok lainnya akan mengambil alih permintaan tersebut, walaupun beberapa penundaan eksploitasi mempunyai pengaruh yang baik terhadap kualitas sisa hutan, seperti halnya melakukan kebijakan lebih efektif untuk pembangunan. Konservasi skala besar terhadap persediaan kayu membutuhkan aksi dari negara produksi. Seperti aksi, walaupun hal ini mengakibat masalah serius secara ekonomi dengan kehilangan produksi dan mungkin lebih penting, kehilangan pendapat ekspor. Sulit untuk melihat bagaimana prosedur akan berjalan tanpa bentuk balas jasa. Pajak impor untuk negara industri tidak terlihat peningkatan penghasilan yang cukup untuk melindungi kerugian dalam ekspor. Jadi terlihat beberapa bentuk pergantian bantuan yang dibutuhkan. Walaupun seperti kebijakan konservasi memelihara cadangan kayu dan peningkatan keadaan hutan, dengan membatasi hak pengunaan wilayah hutan terhadap perluasan pertanian. Perkembangan kebijakan dimana termasuk program populasi dan peningkatan produktivitas pertanian, dalam pelaksanaan bisa mendukung praktek penebangan hutan, arah lebih efektif dalam memelihara persediaan kayu dan mengurangi kerugian hutan. Hal ini memerlukan biaya yang mahal (sekitar 32 milliar dollar pertahun) dan jadi sulit melihat pembiayaanya akan datang dari mana. Di lain pihak, pembatasan terhadap produksi kayu mengakibatnya hilangnya pendapatan dari kayu bangunan (Timber) buat negara produsen, jadi untuk mengatasi masalah-masalah pokok. Kebijakan pelestarian hutan merupakan sebuah tantangan buat pembuat kebijakan dan pemerintah seluruh dunia bagaimana cara untuk melaksanakan kebijakan ini.

Pembahasan

Dari review di atas, menjelaskan beberapa solusi penanganan perusakan hutan dengan kebijakan konservasi hutan, namun kebijakan konservasi hutan ini akan berakibat kerugian di sektor ekonomi. Sedangkan jika kebijakan pembangunan atau eksploitasi hutan tanpa mengindahkan kelestarian hutan akan menimbulkan kerusakan hutan. Jepma melihat bahwa kerusakan hutan itu di akibatkan oleh meningkatnya populasi dan kecilnya pendapatan warga.

Sejalan dengan pendapatnya Jepma mengenai konsep pembangunan berkelanjutan, Malthus pada tahun 1798 mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk. Satu setengah abad kemudian, Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan buku yang berjudul The Limit to Growth. Dalam kesimpulannya Meadow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, penyediaan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam tidak akan dapat dilakukan secara terus-menerus.[7]

Menurut saya pendapatnya Jepma suatu kebijakan harus dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Selanjutnya the Agricultural Research Service (USDA) mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai pertanian yang pada waktu mendatang dapat bersaing, produktif, menguntungkan, mengkonservasi sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesehatan, kualitas pangan, dan keselamatan.

Menurut Jepma menurut kerusakan hutan diakibatkan karena meningkatnya populasi dan kecilnya pendapatan warga. Kerusakan hutan di Indonesia diakibatkan oleh peningkatan populasi dan pendapat yang kecil, sehingga terjadi over ekplorasi untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan, konversi lahan hutan menjadi lahan non- hutan (misalnya, perkebunan, transmigrasi, jalan raya), timber ekstraksion, illegal logging, kebakaran hutan, penegakan hukum yang lemah, pemberian fasilitas konsesi hutan yang tidak terkontrol, korupsi dan inefisiensi pelaksanaan PP (peraturan Pemerintah) dalam proses pengusahaan dan pengelolaan hutan. Menurut DepHutBun (2000)[8], laju degradasi hutan di Indonesia mencapai rataan 1-1,5 juta hektar yang sekaligus mengancam seluruh tipe habitat, dari hujan dataran rendah sampai alpin dan menyebabkan penyusutan sebanyak 20 persen sampai 70 persen (barber, et.al, 1997). Akibat lanjutannya adalah fungsi lingkungan hutan yang mendukung kehidupan manusia terabaikan, beragam kehidupan flora dan fauna yang membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia menjadi rusak dan hilang.

Laporan FAO[9], tahun 1999, menyatakan bahwa laju kerusakan hutan merupakan akibat pengelolaan hutan yang kurang tepat dari para pemegang HPH mengelola hutan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, dsb. Begitu juga dengan para perambah hutan dan peladang berpindah.

Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharu

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

Seiring dengan peningkatan populasi manusia, maka luas lahan yang dibutuhkannya pun semakin meningkat. Pembukaan lahan di dalam hutan adalah salah satu cara yang terpaksa banyak dilakukan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk tujuan lain seperti untuk lahan perkebunan dan industri kayu dan industri lain yang mengatasnamakan pembangunan. Data Forest Watch Indonesia (2001) menyebutkan bahwa Indonesia telah kehilangan hutan seluas 60 juta ha selama rezim Orde Lama. Dengan laju kerusakan hutan 16 juta pertahun berdasarkan perhitungan linear maka hutan Indonesia diperkirakan akan habis paling lambat 2082 tetapi jika menggunakan perhitungan eksponensial maka hal itu bisa saja terjadi pada tahun 2008.[10]

Penutup

Eksploitasi hutan itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi harus diperhatikan kebijakan untuk melindungi hutan tersebut. Dengan memaksimalkan manfaat ekonomi, tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Sedangkan eksploitasi hutan tanpa mengindahkan kelestarian hutan akan menimbulkan kerusakan hutan. Seperti apa yang dikatakan Jepma bahwa kerusakan hutan itu di akibatkan oleh meningkatnya populasi dan kecilnya pendapatan warga, hal ini mengakibatkan hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Daftar Pustaka

Jepma, CJ. Tropical Deforeststion : a Socio-Economic Approach . London: Earthscan Publications Limited, 1995.

Fauzi, A. 2007. Economic of Nature’s Non- Convexity Reorientasi. Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 10 November 2007.

Internet

www.dephut.go.id

www.fao.org


[1] CJ Jepma, Tropical Deforestation : Socio-Economic Approach, London: Earthscan Publications Limited, 1995, hal. 5.

[2] Ibid, hal 10.

[3] Ibid, hal. 14.

[4] Ibid, hal. 22.

[5] Ibid, hal. 259.

[6] Ibid.

[7] Dalam A Fauzi, Economic of Nature’s Non- Convexity Reorientasi. Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 10 November 2007.

[10] D.W. Munggoro dan A. Novi.” Tatanan Kehutanan Majemuk : Redistribusi Kekayaan Alam Nusantara”. Jurnal KF Seri Kajian Komuniti Forestry, Seri 6 tahun V : Desember: 7 – 17, 2002.

3 Komentar

Filed under Lingkungan

3 responses to “Tropical Deforeststion : a Socio-Economic Approach (CJ JEPMA)

  1. selamet ya pa
    gak nyangka bapak yang jadi pemenang

  2. gak ada yang mengenai pertanian ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s