Pengunaan Video Tutorial dalam Proses Pembelajaran di SMK

Pada era reformasi saat ini dunia pendidikan di Indonesia pun tidak luput dari perubahan yang cukup pesat. Perubahan undang-undang guru dan dosen yang semakin menuntut profesionalitas sampai kebijakan transformasi paradigma pendidikan, dari semula lebih baik masuk ke Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi jargon Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bisa.

SMK diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja namun juga siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensinya. Peranan tersebut dapat dengan baik diperankan oleh SMK jika didukung oleh beberapa faktor pembentuk peran tersebut, diantaranya guru, proses pembelanjaran, sarana dan prasarana, ketiga faktor tersebut saling berkaitan.

Dengan kurikulum SMK yang mengharuskan praktek harus lebih banyak dari pada teori yaitu 70% praktek dan 30 % teori. Terutama dalam praktek memerlukan kreatifitas guru dalam mengunakan media yang efektif  dan efesien. Media belajar ini juga bisa membuat siswa yang lebih aktif, bukan hanya guru yang aktif. Media dalam dunia pendidikan biasanya di sebut media pelajaran yang artinya adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, kaset, dan video adalah contoh-contohnya. Media video merupakan salah satu media gambar gerak yang disertai suara. Pengunan media ini akan dapat memberikan pengalaman yang lebih dibandingkan media yang lainnya karena pada saat media di gunakan ada dua indera yang berperan secara bersaman yaitu indera pengelihatan dan indera pendengaran.

Kelebihan media video pembelajaran ketika digunakan sebagai media pembelajaran di antaranya menurut Nugent (2005) dalam Smaldino dkk. (2008: 310), video merupakan media yang cocok untuk berbagai media pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa seorang diri sekalipun. Pengunaan video pembelajaran model tutorial sangat cocok untuk mengajarkan berbagai macam pembelajaran yang bersifat praktek. Hasil penelitian Francis M. Dwyer menyebutkan bahwa setelah lebih dari tiga hari pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10 %, pesan audio 10 %, visual 30 % dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan mencapai 80 %. Disisi lain berdasarkan pengamatan terhadap kemampuan manusia dalam menerima dan mengingat informasi yang diterimanya, menurut Riset Computer Technology Research (CTR) :

  • Manusia mampu mengingat 20 % dari apa yang dia lihat
  •  Manusia mampu mengingat 30% dari yang dia dengar
  • Manusia mampu mengingat 50% dari yang didengar dan diliha
  •  Manusia mampu mengingat 70% dari yang dia lihat, didengar dan dilakukan.

Pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa fakta maupun fiktif, dapat bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Beberapa kelebihan penggunaan media video dalam pembelajaran adalah:

  • Dengan alat perekam video sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari para ahli
  • Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada waktu mengajar seorang guru dapat memusatkan perhatian pada penyajiannya
  • Menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang

Pada ranah psikomotorik, video tutorial  memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya dalam mendemonstrasikan bagaimana cara membuat brosur mengunakan corel draw, membuat web di macromedia flash, atau membuat efek dalam film mengunakan adobe after effect dan lain sebagainya. Semua itu akan terasa lebih simpel, mendetail, dan bisa diulang-ulang. Video tutorial pembelajaran yang merekam kegiatan motorik siswa juga memberikan kesempatan pada mereka untuk mengamati dan mengevaluasi kerja praktikum mereka, baik secara pribadi maupun feedback dari teman-temannya. Media ini juga dapat meningkatkan kompetensi interpersonal, video tutorial memberikan kesempatan pada mereka untuk mendiskusikan apa yang telah mereka  saksikan.

Selain kelebihan, video tutorial juga memiliki kekurangan, di antaranya: sebagaimana media audio-visual yang lain, video tutorial juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut; pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya tidak murah, dan penanyangannya juga terkait peralatan lainnya seperti videoplayer, layar bagi kelas besar beserta LCDnya, dan lain-lain.

Video merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang meliputi gambar gerak dan suara. Piranti yang berkaitan dengan video adalah playback, storage media (seperti pita magnetik dan disc), dan monitor. Agar mampu memanfaatkan video sebagai alternatif media untuk pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui  piranti media video ini, di antaranya:

  • Video Pita Magnetik (Video Tape Recorder [VTR], Video Cassette Recorder [VCR], dan Mini-DV)
  • Video Disc, Video Compact Disc (VCD) Digital Video/Versatile Disc (DVD)
  •  Handycam

Bila kita ingin menggunakan media video untuk pembelajaran (video tutorial),  akan lebih baik kalau kita memproduksinya sendiri, karena sebagai pengajar, kitalah yang mengerti topik dan kompetensi yang dituju, sehingga media video sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini kami tampilkan tips mudah membuat sendiri video pembelajaran :

  • Buat skenario (skrip) sederhana untuk menggambarkan alur cerita dan gambar yang nantinya tampil dalam video pembelajaran.
  • Sediakan perangkat keras berupa : peralatan video camera (camcorder) lengkap dengan media penyimpanannya (MiniDV, Hi-8, Digital 8, DVD atau HDD), laptop/notebook atau komputer untuk mengolah dan mengedit video hasil perekaman, kabel FireWire (IEEE1394) atau USB sebagai media transfer video dari kamera ke komputer.
  • Lakukan pengambilan gambar menggunakan camcorder.
  • Berikutnya set kamera pada mode Play, kemudian hubungkan kamera ke komputer menggunakan kabel FireWire ataupun USB. Pastikan komputer telah mendeteksi kamera yang kita sambungkan.
  • Gunakan aplikasi video editing seperti Windows Movie Maker untuk melakukan pengolahan video.

Permasalahan di dunia pendidikan Indonesia terutama sekolahan kecil, biasanya adalah  masalah sarana dan prasarana, Kalo kita tidak mempunyai peralatan yang memadai, kita sebagai guru harus kreatif,  kita bisa mengunduh  Video tutorial  di youtube  yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan ke siwa/i atau kita bisa buat sendiri video tutorial dengan mengunakan software camstudio atau utipu. Misalkan dengan software camstudio atau utipu SMK Jurusan Multimedia bisa membuat video tutorial dengan PC yang support multimedia yang di dukung oleh beberapa software pendukung lainnya seperti microsoft office, photoshop, corel draw, adobe audition, adobe premier dan adobe after effects dan Microphone untuk membuat sebuah video tutorial.

Menurut saya pengunaan video tutorial sangat efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di SMK yang lebih mengedepankan praktek dibandingkan dengan teori. Hal ini juga dikarenakan manusia mampu mengingat 70% dari yang dia lihat, didengar dan dilakukan. Dengan mengunakan video tutorial membuat murid lebih aktif di bandingkan dengan gurunya, karena memang proses pembelajaran saat ini lebih mengutamakan keaktifan siswa. Pengunaan video tutorial ini juga membuat guru dan siswa/i lebih kreatif, karena dapat memanfatkan teknologi yang tersedia.

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Perubahan Iklim (Penyebab dan Solusinya)

(Juara 3 kategori Guru dalam lomba artikel yang bertemakan pengaruh perubahan iklim terhadap konservasi alam yang diadakan forum Badak Indonesia pada tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan 23 Januari 2011)

Akhir-akhir ini kita sering mendengar isu-isu mengenai perubahan iklim di media cetak maupun di media elektronik, seperti hujan deras telah melanda beberapa bagian wilayah Australia sejak pekan lalu. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi ini seusai badai tropis Laurence melanda wilayah Australia. Beberapa kota di Australia bahkan terputus akses wilayahnya. Jumlah korban tewas akibat banjir di Australia mencapai  13 orang (detik.com, 2010). Terjadi badai salju di Eropa, sebagian besar wilayah tertutup salju, yang mengakibatkan penundaan penerbangan, gangguan transportasi umum, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Bandara Inggris, kereta api, bis dan jalan semua lumpuh, ribuan sekolah ditutup. Di Italia, cuaca buruk terjadi di beberapa daerah, yang mengakibatkan 3 orang meninggal (kompas.com, 2010). Straits Times melansir, pencairan es di Greenland tahun 2010 lebih banyak dua kali lipat dibandingkan yang terjadi selama tiga dekade terakhir. Hasil penelitian itu dipublikasikan pada jurnal Environmental Research Letters. Terjadinya iklim ekstrim di indonesia, suhu udara semakin dingin dan lembab pada malam hari, sementara pada siang hari panasnya semakin menyengat. Kadang kala cuaca yang panas terik tiba-tiba berubah menjadi mendung tapi tidak hujan, meski nampak mau hujan namun tiba-tiba cuaca kembali berubah panas terik. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak penulis seperti, apakah ini yang dimaksud dengan perubahan iklim?, Mengapa perubahan iklim bisa terjadi? , Apa penyebabnya terjadinya perubahan iklim dan bagaimana solusinya untuk menghadapi perubahan iklim?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus mengetahui dulu yang dimaksud dengan perubahan iklim, definisi perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang. LAPAN (2002) mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. IPCC/ Intergovernmental Panel on Climate Change (2001) menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang (biasanya dekade atau lebih). Selain itu juga diperjelas bahwa perubahan iklim mungkin karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus menerus merubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan.

Hasil kajian IPCC memastikan bahwa perubahan iklim global terjadi karena atmosfer bumi dipenuhi oleh gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana, yang dihasilkan oleh manusia. Gas karbondioksida terjadi akibat proses pembakaran bahan bakar fosil dengan tujuan untuk menghasilkan energi dan juga akibat kebakaran hutan. Sementara gas metana terjadi akibat aktivitas pembuangan sampah.

Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai. Karbondioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti: letusan vulkanik; pernapasan hewan dan manusia (yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida); dan pembakaran material organik (seperti tumbuhan). Karbondioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbondioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya.

Manusia telah meningkatkan jumlah karbondioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan dan menghasilkan listrik. Pada saat yang sama, jumlah pepohonan yang mampu menyerap karbondioksida semakin berkurang akibat perambahan hutan untuk diambil kayunya maupun untuk perluasan lahan pertanian.

Salah satu penyumbang gas karbon dioksida adalah hasil pembakaran kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun makin meningkat. Untuk Propinsi Jawa Barat saja jumlah kendaraan per 30 Juni 2010 sebanyak 8,9 juta (kendaraan roda 2 dan roda 4) dan tentu saja emisi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor tersebut sangatlah besar. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan jalan yang ada membuat kemacetan semakin parah terutama di kota-kota besar seperti jakarta, hal ini merupakan pemborosan penggunaan bahan bakar minyak.

Semakin berkurangnya lahan hijau yang digunakan untuk pembangunan perumahan, gedung dan pusat pembelanjaan atau mall. Padahal lahan hijau penting karena tumbuh-tumbuhan mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Padahal menurut undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan wilayah, 30 persen Undang-undang tersebut mencantumkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk lahan hijau, dimana 20% diperuntukan bagi lahan hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta 10% diperuntukan bagi RTH private pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Solusi mengenai masalah-masalah mengenai perubahan iklim tidak selalu menutut peran negara, tetapi kita sebagai warga negara dapat melakukan hal-hal yang kecil tapi punya mafaat yang besar dalam masalah perubahan iklim. Solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam pohon di perkarangan rumah kita atau di lingkungan rumah kita, tidak mengunakan kendaraan pribadi tetapi menggunakan kendaraan umum supaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengurangi pengunaan bahan-bahan yang tidak dapat di daur ulang (seperti plastik).

1 Komentar

Filed under Lingkungan

SAP Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

Pengantar

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional merupakan sebuah mata kuliah dasar yang sangat penting bagi mahasiswa Hubungan Internasional karena mendasari proses keilmuan mahasiswa untuk memantapkan dalam mempelajari mata kuliah HI selanjutnya. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang ruang lingkup kajian serta isu-isu yang dibahas dalam studi hubungan internasional termasuk juga paradigma yang berkembang. Mata kuliah ini berisi rangkuman isu yang akan dipleajari dalam studi Hubungan Internasional.  

Tujuan Pembelajaran Umum

  1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kajian Studi Hubungan Internasional
  2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan isu dalam Hubungan Internasional
  3. Mahasiswa mampu mengenali aktor-aktor dalam Hubungan Internasional 

Tujuan Pembelajaran Khusus

  1. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang studi Hubungan Internasional
  2. Mahasiswa mampu memantapkan pijakan keilmuan untuk bekal dalam mata kuliah Hubungan Internasional berikutnya.

Outcome Pembelajaran

Hasil dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami studi Hubungan Internasional dengan ruanglingkup, aktor, isu dan paradigma utama yang berkembang sekaligus juga sebagai sarana untuk mengidentifikasikan diri sebagai mahasiswa Hubungan Internasional yang berbeda dengan mahasiswa jurusan yang lain. 

RENCANA JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 

Minggu

Topik Bahasan

Metode Pembelajaran

Referensi

1

1. Kontrak Kuliah

1.1. Prosentasi Penilaian

1.2. Sistem Kuliah

1.3. Tugas

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)  

  

2

2. Pengantar Studi Hubungan Internasional

2.1. Sejarah HI

2.1.1 Perang Dunia

2.1.2 Perang Dingin

2.1.3 Pasca Perang Dingin

2.2 Aktor dalam HI

2.2.1 Level Analisa HI

2.2.2 state actor

2.2.3 non state actors

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 1 – 10

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, Harper Collins College, New York, pp.20-40

3

3. Paradigma dalam Studi HI

3.1 Realis

3.2 Liberalis

3.3 Konstruktivis

3.4 Perspektif Utama dalam studi HI

3.4.1 Hobbesian

3.4.2 Grotian3.4.3 Kantian

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 


o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 21-24

Sorensen, George dan Jackson, Robert, 1999, Introduction to International Relations, Oxford Univ Press : Oxford

Mas’oed, Mohtar, Studi Hubungan Internasional : tingkat analisis dan teorisasi, PAU UGM, Yogyakarta, pp 187-225

4

4. Kepentingan Nasional

4.1 Konsep kepentingan nasional

4.2 Kekuatan nasional

4.3 Unsur-unsur kekuatan nasional

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 35

Morgenthau, 1990, Politik Antar Bangsa, edisi keenam (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, pp.155-227

Mas’oed, Mohtar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : disiplin dan metodologi, LP3ES : Bandung pp139-150 

5

5. Politik Luar Negeri

5.1 Konsep politik luar negeri

5.2 Perbedaan politik luar negeri dan politik domestik

5.3 Instrumen politik luar negeri 

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Holsti, KJ, 1977, Politik Internasional,  Binacipta : Bandung pp134-221

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York, pp.95-136

6

6. Politik Internasional

6.1 Konsep Politik Internasional

6.2 Perbedan Politik internasional dan politik domestik

6.3 Nasionalisme, regionalisme dan universalisme

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Holsti, KJ, 1977, Politik Internasional,  Binacipta : Bandung

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 39-46 

7

UJIAN TENGAH SEMESTER

  

  

8

8. Ekonomi Politik Internasional

8.1 Konsep EPI

8.2 Isu dan EPI

8.3 Tiga ideologi EPI

8.4 MNC’s dan Ketergantungan Ekonomi

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 75-85

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York, pp.305

Toma, Peter A dan Gorman, Robert F, 1991, International Relations : understanding global issues, Brooks/cole Publishing, California, pp311 

9

9. Diplomasi

9.1 KOnsep Diplomasi

9.2 Diplomasi tradisional dan modern

9.3 Multitrack Diplomasi

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung

Toma, Peter A dan Gorman, Robert F, 1991, International Relations : understanding global issues, Brooks/cole Publishing, California, pp157-187  

10

10. Organisasi dan Hukum Internasional

10.1 Tatanan Dunia

10.2 Fungsi Organisasi Internasional

10.3 Hukum Internasional

10.4 Perananan hukum internasional

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 71-100

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York, pp.223 

11

11. Keamanan Internasional

11.1 konflik internasional

11.2 Studi perdamaian

11.3 keamanan tradisional dan non tradisional

o        Tutorial, pratikum, ceramah, diskusi 

o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York, pp.137-171

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung, pp 119-132

12

12. Isu-isu global I

12.1 Globalisasi vs nasionalisme

12.2 Isu terorisme 

o        Diskusi diikuti dengan analisa dan ceramah

  o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

  

13

13. Isu-isu Global II

13.1 Isu Lingkungan

13.2 Isu HAM

13.3 Feminisme

o        Diskusi diikuti dengan analisa dan ceramah 


o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

  

14

15. Overview Kuliah

o        Diskusi diikuti dengan analisa dan ceramah 


o        Menggunakan media (LCD,OHP,papan tulis, notebook)

  

15

UJIAN AKHIR SEMESTER

  

  

 

Evaluasi Penilaian 

Aspek Penilaian 

Prosentase

Ujian Akhir Semester 

40 %

Ujian Tengah Semester 

30% 

Tugas 

30 %

 

Sumber Bacaan

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York

Hermawan, Yulius P, 2007, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : actor, isu dan metodologi, Graha Ilmu, Bandung.

Holsti, KJ, 1977, Politik Internasional,  Binacipta : Bandung

Mas’oed, Mohtar, Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi, PAU UGM, Yogyakarta

———————, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : disiplin dan metodologi, LP3ES, Jakarta

Morgenthou, Hans J, 1990, POlitik Antar Bangsa (terjemahan), edisi keenam, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Rudy, T May, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung

Refika Adhitama—————, 2003, Hubungan International Contemporer dan Masalah-masalah Global : Isu, Konsep, Teori dan Paradigma, Bandung

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung

 

Sorensen, Georg dan Jackson, Robert, 1999, Introduction to International Relations, Oxford Univ Press : Oxford

 

Toma, Peter A dan Gorman, Robert F, 1991, International Relations : understanding global issues, Brooks/cole Publishing, California

2 Komentar

Filed under Bahan Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional

SAP Ekonomi Politik Internasional

Pengantar

Kata ekonomi politik setidaknya merujuk pada tiga dimensi. Pertama, ekonomi politik dipahami sebagai sebuah kebijakan negara/ publik dalam ranah interkasi negara dan pasar. Dalam dimensi ini dapat diartikan bagaimana sebuah pemerintahan dalam sebuah negara mempengaruhi ranah ekonomi atau sebaliknya bagaimana ekonomi (pasar) mempengaruhi negara dalam kebijakannya. Dimensi kedua dari ekonomi politik adalah dimensi metodologi. Dalam artian ilmu ekonomi menyumbangkan metodologinya dalam menjelaskan fenomena politik. Ilmu ekonomi telah lama mengenal sebuah cara analisis rational tentang pasar dengan asumsi bahwa setiap individu membuat keputusan-keputusannya dengan tujuan untuk memaksimalkan suatu tujuan yang spesifik. Teori rational tentang hukum permintaan dan penawaran ini kemudian diadopsi dalam ilmu politik yang kemudian kita kenal dengan rational choice theory. Perspektif ini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam setiap kebijakan publik yang dibuat merupakan hasil tarik-menarik berbagai kelompok kepentingan, baik itu elite politik, pemilik modal, bahkan negara untuk memaksimalkan kepentingannya. Elite politik mempunyai kepentingan untuk menguasai jabatan politik. Dimensi ketiga dari ekonomi politik adalah dimensi persfekif. Artinya Ekonomi politik berbicara tentang cara pandang yang didasarkan nilai-nilai tertentu dalam melihat fenomena ekonomi politik. Ada ideologi ada tujuan dibalik segala sesuatu yang menyelimuti fenomena ekonomi politik. Kecurigaan atas nilai atau ideologi tertentu inilah yang kemudian diartikan sebagai ekonomi politik.

Dalam tatanan ekonomi politik internasional, kemajuan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang dibarengi dengan semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan internasional menandai proses yang disebut sebagai globalisasi ekonomi. Proses tersebut juga dicirikan dengan kian massifnya peran aktor non negara dalam politik internasional. Tidak hanya institusi-institusi global seperti WTO, IMF, Bank Dunia, atau perusahaan-perusahaan multinasional, namun juga disertai dengan kemunculan gerakan masyarakat sipil yang lintas batas negara.

Tujuan

Mata ajaran Ekonomi Politik Internasional bertujuan untuk memberikan kerangka analisisteoritik bagi para mahasiswa untuk memahami keterkaitan yang erat antara kegiatan yang berada dalam ranah ekonomi dengan kegiatankegiatan yang berada di ranah politik yang terjadi pada tataran internasional. Konsep utama yang digunakan adalah interaksi dinamis antara dua otoritas yang saling bertolak belakang yaitu otoritas kekuasaan negara visàvis otoritas kekuasaan ekonomi. Interaksi yang dinamis itu, yang dapat dianalisis dari perspektif yang beragam, seperti realis, liberal, dan strukturalis kiri, terjadi pada berbagai bidang seperti pada sistem perdagangan internasional, sistem moneter internasional dan sistem keuangan internasional. Mata ajaran ini juga akan memberikan kerangka analisisteoritik untuk memahami kehadiran dan polapola perkembangan MNC dan inisiatifinisiatif untuk memperkuat kerjasama regional.

Topik Bahasan

  • Pengantar

    Penjelasan silabus, kesepakatan aturan main

  • Tatanan Ekonomi Politik Internasional: Makna dan Dimensi

    Memahami perubahan-perubahan dalam ekonomi politik Internasional.

    Bahan bacaan:

    • Viotti & Kauppi (2007) “Global Political Economy: Politics and Capitalism”
    • Ravenhill (2005) “The Study of Global Political Economy
  • Ekonomi Politik Liberalisme

Sumber bacaan :

  • Smith,Adam. “The Wealth of Nation”
  • Ballam&Vesth “Intoduction to
    International Political Economy” hal. 46-68.
  • Fukuyama,Francis “The End Of History
  • Wibowo dan F. Wahono (ed), “Neoliberalisme”
  • Ekonomi Politik Merkantilisme

    Bahan bacaan :

    • Ballam&Vesth Intoduction to International Political Economy” hal. 26-43
  • Ekonomi Politik Strukturalis

    Bahan bacaan :

    • Steans, Jill & Pettiford, International Relations, Perspective and Themes, hal. 72-99.
    • Viotti & Kauppi (2007) “Global Political Economy: Politics and Capitalism
  • Ekonomi Politik Globalisasi.
    • Viotti & Kauppi (2007) “Global Political Economy: Politics and Capitalism
    • Steans, Jill & Pettiford, ” International Relations, Perspective and Themes”

 

  • Politik Lingkungan Hidup

    Bahan bacaan :

    • Masoed,Mohtar “Ekonomi Politik”
    • Steans, Jill & Pettiford, “International Relations, Perspective and Themes”
  • IMF, WTO dan Bank Dunia

    Bahan bacaan :

    • Masoed,Mohtar “Ekonomi Politik”
    • RNA & PSW, “The Politics of International Trade” [handout]
    • Gilpin (2001), “The Trading System”
    • Ruggie, J.G., “International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order”
    • Oatley (2006), “The WTO and the World Trading System”

  • Regionalisme ekonomi

    Bahan bacaan :

    • Bergsten, C. Fred. “Open Regionalism”. Working Paper 97-3. Institute for International Economics.
    • Mansfield, Edward D. dan Helen V. Milner. “The New Wave of Regionalism”. International Organization 53, 3, Summer 1999, pp. 589 – 627
    • Panagariya, Arvind. “The Regionalism Debate: an Overview”. World Economy 22/4, 1999
    • Gilpin (2001), “The Political Economy of Regional Integration

Komponen Penilaian

Aspek Penilaian

Prosentase

Ujian Akhir Semester

40 %

Ujian Tengah Semester

30%

Tugas

30%

Literatur

  1. Ballam&Vesth, Intoduction to International Political Economy”New Jeresy:2005:Practice Hall
  2. Mas’oed, Mohtar, Negara, Kapital dan Demokrasi, edisi II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
  3. Scumpeter, Joseph, A., Capitalisme, Socialism, and Democracy, 3rd ed, Harper & Brother Publishers, NY, 1950.
  4. Thomas L. Friedman. Memahami Globalisasi. Lexus dan Pohon Zaitun, Penerbit ITB. 2002.
  5. Gilpin, Robert, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey: 1987
  6. Giddens, Antony. Run Away World-Bagaimana Globalisasi Merobak Kehidupan Kita. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
  7. Kunio’Yoshihara” Kapitalisme Semu”
  8. Budiman, Arief” Teori Pembangunan”, Gramedia.
  9. Viotti, Paul R. & Mark V. Kauppi. International Relations and World Politics Security, Economy, Identity 3rd Edtion. Pearson Prentice Hall, New Jersey: 2007.
  10. Wibowo dan F. Wahono (ed), Neoliberalisme, Jogyakarta, Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003
  11. Weiss, Linda. State in the Global Economy. Cambridge University Press. 2003.


1 Komentar

Filed under Bahan Kuliah Ekonomi Politik Internasional

Krisis Ekonomi di AS dan Dampaknya Terhadap Indonesia (2008)

A. Pendahuluan

Krisis yang terjadi di AS saat ini yang di tandai dengan ambruknya perusahaan besar di dunia keuangan, seperti Lehman Brothers dan terpaksa di jualnya Merill Lynch. Hal ini diakibatkan peningkatan kredit bermasalah yang luar biasa setelah terjadinya krisis kredit perumahan dan sekarang telah menyebar ke seluruh pasar kredit.

Namun Krisis yang terjadi di AS bukan hanya mempengaruhi perekonomian AS tetapi juga perekonomian global.Hal ini dapat di lihat dengan anjloknya harga saham di seluruh dunia. Negara-negara yang mempunyai pondasi perkonomian yang kuat seperti Eropa dan negara-negara di Asia Timur tidak begitu besar berpengaruhnya. Krisis Ekonomi di AS ini sangat mempengaruhi di negara-negara yang mempunyai pondasi perekonomian yang kurang kuat, seperti negara-negara berkembang.

Perekonomian Indonesia saat ini belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia di tingkat domestik sejak pertengahan 1997. Krisis Indonesia tahun 1997 telah mewariskan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar US$ 7,5 milliar dan US$ 200 miliar sebagai total utang Indonesia (termasuk utang pemerintah dan perusahaan swasta).[1] Saat ini perekonomian Indonesia juga terpengaruh oleh krisis ekonomi yang terjadi di AS. Hal ini dapat di lihat ketika pemerintah menutup penjualan saham di bursa efek beberapa kali, hal ini dimaksudkan supaya harga saham tidak terus turun, sehingga pemilik perusahaan tidak rugi besar. Hal yang sedikit anomali juga terjadi, di seluruh dunia kurs dollar melemah, tapi di Indonesia kurs dollar malah menguat terhadap rupiah. Indonesia masih rawan akan berbagai instabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, finansial, dan kegiatan investasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa krisis terjadi di AS? Dan Mengapa Indonesia selalu terpengaruh terhadap instabilitas yang terjadi secara global, termasuk krisis ekonomi di AS?

B. Pembahasan

B.1. Krisis Ekonomi AS

Ketika AS mengalami krisis ekonomi, menurut saya hal ini membuktikan bahwa kegagalan prinsip dasar pemikiran ekonomi – politik neoliberal yang mempunyai argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. AS menurut saya terlalu percaya akan prinsip self-regulating market. Prinsip ini dipeluk dan dipuja oleh pelaku pasar maupun pemerintah AS. Pasar yang mampu mengatur dirinya akan menjalankan tugasnya dalam hal produksi distribusi, maupun konsumsi. Negara tidak perlu campur tangan.

Ketika krisis ekonomi di AS itu terjadi, pemerintah (pembayar pajak) terpaksa turun tangan dan menyuntikan dana lagi ke dalam sistem perbangkan , menghidupkan kembali pasar kredit, dan mencegah ambruknya ekonomi. Sekali pemerintah sudah campur tangan pada skala ini, biasanya ini akan berlangsung lama.

Krisis ekonomi atau finansial sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, Depresi Hebat adalah masa ketika ekonomi Amerika Serikat dan seluruh dunia memburuk. Dimulai dengan Wall Street Crash tahun 1929. Harga-harga di pasar bursa Wall Street jatuh dari 24 Oktober sampai 29 Oktober 1929. Banyak orang yang menjadi gelandangan dan miskin. Di Indonesia, masa Depresi Hebat ini disebut zaman maleise atau zaman meleset.

Pemerintah dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari ekonomi Keynesian yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan New Deal. Keynesianisme, atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya).

Solusi atas masalah krisis itu adalah sistem perekonomian neoliberal, neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah.

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Robert Skidelsky[2] mengatakan bahwa ini merupakan siklus ekonomi sama tuanya seperti siklus bisnis dan biasanya disebabkan oleh keguncangan di dunia bisnis. Siklus ekonomi liberal diikuti oleh siklus ekonomi konservatif yang menghasilkan siklus ekonomi liberal baru, dan begitulah seterusnya. Siklus liberal di tandai oleh intervensi pemerintah dan siklus konservatif oleh mundurnya peran pemerintah.

Menurut Josheph Stiglitz bahwa rendahnya atau bahkan ketiadaan peran pemerintah dalam ekonomi menjadi penyebab lemahnya kondisi ekonomi internal. Peran negara di sini adalah ”peran regulasi” yang dilakukan melalui berbagai produk hukum (kebijakan ekonomi) yang di butuhkan guna membangun fondasi ekonomi yang kuat.[3]

B.2. Krisis ekonomi di Indonesia

Dalam sistem perekonomian neoliberal. Menurut I. Wibowo[4] ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme, Yang pertama, munculnya perusahaan multinasional (multinasional corporation-MNC) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar dari pada negara-negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu. Akan tetapi, gerak mereka dibimbing bukan oleh nasionalisme, tetapi insting mengeruk laba dimana pun kesempatan itu ada di dunia. Pada saat kritis mereka dapat mengubah modal yang begitu besar yang mereka miliki menjadi bargaining power, dan memaksa tidak negara-negara bertekuk lutut, bahkan juga negara rumah asal mereka sering di sebut ”new rulers of the world” oleh wartawan BBC, John Pilger.

Kedua, munculnya organisasi atau ”rejim internasional” yang berfungsi sebagai surveillance sytem. Untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas, di dunia saat ini di kenal organisasi dan institusi internasional yang terus menerus memantau negara-negara. Tiga yang utama yang harus di sebut di sini adalah World Trade Organization (WTO) yang dapat menjatuhi hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas. Dua yang lain berkaitan dengan institusi keuangan, yaitu World Bank dan International Monetery Fund (IMF). Dengan mengandalkan tim yang kuat tersebar ke seluruh dunia, mereka ini mampu membuat evaluasi dan laporan tahunan (annual report) atas negara-negara di seluruh dunia yang akan diacu oleh berbagai lembaga keuangan dan lembaga konsultasi untuk membuat evaluasi.

Ketiga, sebagai variabel independen dari semuanya ini adalah revolusi di bidang teknologi kominikasi dan transportasi yang amat dahsyat selama 20 tahun terakhir ini. Teknologi informasi dan transportasi mencapai tingkat kemajuan sedemikian rupa sehingga terjadilah apa yang oleh Anthony Giddens di sebut ”time-space distanciation” atau oleh David Harvey ”time-space compression”. Keduanya ingin mengatakan bahwa ruang dan waktu sekarang tidak relevan lagi. Bagi pelaku bisnis perkembangan ini memang diharapkan karena dengan demikian mereka tidak lagi mengalami hambatan apapun untuk mengerakan barang maupun modal ataupun mengkoordinasikan produksi ke manapun di dunia. Tanpa kemajuan teknologi seperti ini tidak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan neoliberal.

Terakhir, dari perspektif realis harus bagaimana disebutkan negara-negara kuat (umumnya negara maju) memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menaklukan negara yang lebih lemah (umumnya negara maju) memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menaklukan negara yang lebih lemah (umumnya negara yang sedang berkembang). Secara khusus perlu di sebut di sini peras AS, satu-satunya negara yang mempunyai kekuatan militer maupun ekonomi yang tiada tandingannya di planet bumi.

Menurut I. Wibowo[5] ada beberapa situasi yang bener-bener penuh ironi dalam alam neoliberal sekarang. Ironi pertama adalah dominasi dari perusahaan multinasional (MNC). Sebagai perusahaan swasta semestinya mereka tunduk kepada otoritas politik tempat mereka berada, justru negara-negara yang mengakui memiliki kedaulatan (sovereignty) malah melepaskannya kepada perusahaan multinasional. Orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat (elected respresentatives), malah mampu mendiktekan jenis kebijakan yang harus diambil oleh penguasa negara yang mendapat mandat dari rakyat.

Ironi kedua menyangkut negara. Dimana-mana selalu dituntut agar negara tidak lagi memainkan peran dalam ekonomi. Negara harus menjalankan kebijakan ”laissez faire”, membiarkan mekanisme pasar mengatur produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tetapi, pada saat yang sama, justru muncul organisasi dan institusi internasional yang telah disebutkan di atas yang menjalankan surveillance. Organisasi-organisasi ini pada hakekatnya telah menjelma sebuah birokrasi baru yang bersekala global, sebuah ”supra state”, yang mempunyai jangkauan kekuasaan amat luas, yang lucunya justru dipakai untuk mengawasi pelaksanaan pasar bebas. Muncullah ”ekonomi global terpimpin”.

Ironi ketiga adalah tentang pelaksanaan ideologi neoliberal itu sendiri. Ideologi ini mengajarkan bahwa masa depan umat manusia akan bertambah gemilang jika semua orang dan semua orang, dan semua negara setuju menjalankan pasar bebas dan perdagangan bebas. Ideologi yang dipomosikan oleh negara-negara maju, ternyata dipatahkan oleh negara-negara maju sendiri karena alasan vested interest. Dengan kata lain, lagu merdu perdagangan bebas dan pasar bebas ternyata di jadikan ”lagu wajib” bagi negara berkembang, sementara negara maju tetap membentengi diri dengan aneka macam non-tariff barriers maupun aneka subsidi pertanian (Uni Eropa, Jepang maupun AS).

Pada akhirnya yang kita dapatkan adalah bukan kebebasan dan kemakmuran global, melainkan (1) situasi perekonomian dunia secara umum yang semakin terpuruk; (2) organisasi internasional yang dimanipulasi habis dan (3) dominasi negara maju atas negara berkembang mirip kolonialisasi abad ke-19.

Sebagai contoh, saya melihat bahwa Indonesia terpengaruh terhadap instabilitas yang terjadi secara global, termasuk krisis ekonomi di AS, peran Indonesia sebagai negara berkurang dalam mengatur kebijakan ekonominya, karena harus mengikuti aturan yang di tetapkan oleh WTO. Indonesia dalam menentukan kebijakan secara resmi masuk menjadi anggota WTO saat DPR RI meratifikasi UU No.7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian Indonesia harus merevisi semua kebijakan perdagangannya atau membuat kebijakan baru guna mematuhi peraturan-pertauran WTO.

Sebelum dapat menjadi anggota WTO, Indonesia harus mengikat penurunan tarif impor beserta jadwalnya. Melalui paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia telah mengikatkan semua jalur tarif impor sebesar 40 persen dan hampir dari seperempat barang impor dibebaskan dari bea masuk. Demikian juga hambatan non-tarif akan dihilangkan dalam waktu sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan 27 hambatan non-tarif akan dihilangkan dalam waktu sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan 27 hambatan non-tarif barang penting, sebelas di antaranya merupakan barang manufaktur. Di sektor pertanian, Indonesia mengikatkan pengurangan tarif sekurang-kurangnya 10 persen per laju barang (33 persen keseluruhan) untuk dilaksanakan sepuluh tahun. Dalam bidang jasa, Indonesia memberikan komitmen liberalisasi di lima sektor, yaitu telekomunikasi, jasa industri, pariwisata, jasa keuangan dan perbangkan serta transportasi maritim.[6]

Hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia meratifikasi WTO tanpa melakukan kajian mendasar tentang manfaat dan risiko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa melakukan kajian mendasar tentang manfaat dan risiko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa mempersiapkan sumber daya manusia dan kapasitas lain dalam negeri. Misalnya Goldin, dkk.[7] Memproyeksikan Indonesia akan mengalami kerugian hingga US$ 1,9 miliar pada 2002 setelah menurunkan tarif dan subsidi sebesar 30 persen sebagai konpensasi melakukan perjanjian WTO.

Perubahan global terutama sekali disebabkan oleh kebijakan finansial pemerintah Amerika serikat yang seringkali mempengaruhi pasar uang global dan menyebabkan ”panic buying investor”. Kedua kekuatan eksternal memperdalam krisis karena keterlibatan AS terkait dengan kepentingan agenda perdagangan dan investasinya dalam perjanjian IMF. Ketiga, solusi IMF kepada negara-negara yang terkena dampak krisis. Analisis Weiss dan Hobson mengemukakan bahwa kepentingan ekonomi AS menjadi penyebab utama krisis Asia 1997, termasuk krisis di Indonesia. Namun, menariknya, dengan dan tanpa intervensi dari AS, pengaruhnya pada negara-negara yang terimbas tetap ada. Di sisi lain, solusi IMF pada dasarnya hanya memperburuk keadaan. Kepentingan AS dan IMF dengan adanya krisis Asia adalah terkaitnya pasar bebas.[8]

Ketika Krisis ekonomi tahun 1997 masuk dan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Solusi IMF pun tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi bangsa. Akhirnya, Indonesia terpuruk dalam krisis finansial yang terjadi. Saya melihat hal yang menarik di sini, Malaysia tanpa bantuan IMF bisa keluar dari krisis ekonomi 1997, Thailand dan Korea Selatan menerima bantuan IMF dapat keluar juga dari krisis ekonomi. Indonesia menerima bantuan IMF tetapi gagal keluar dari krisis ekonomi, ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena Indonesia tidak mengikuti semua solusi yang diberikan IMF.

Perusahaan MNC di Indonesia bukan hanya memberikan keuntungan tetapi juga kerugian, menurut pandangan kaum neoliberal bahwa MNC itu hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada demi keuntungan semata-mata, tanpa menghiraukan faktor lainnya yg juga penting seperti masalah lingkungan, seperti kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI) di Papua dinilai mencapai US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 67, 5 triliun (kurs Rp 9.000 per US$). Kerugian itu hanya mencakup kerusakan Sungai Ajkwa yang digunakan untuk membawa tailing pertambangan kedaerah pengendapan. Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi menyebutkan pemulihan ekologi sungai harus dilakukan secara bertahap untuk meminimalisasi dampak yang akan terjadi. “Dengan luas kerusakan yang mencapai 43.451 hektare, diperkirakan pemulihannyamenelan biaya Rp 3,2 triliun per tahun. Pemulihan itu mencakup pengaturan tata air, penyediaan air, pengendalian limbah, dan sumber bahan makanan,” ujarnya di Jakarta.[9]

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, saya melihat penyebab krisis di AS dan di Indonesia adalah sama, kurangnya peran negara, Peran negara di sini adalah ”peran regulasi” yang dilakukan melalui berbagai produk hukum (kebijakan ekonomi) yang di butuhkan guna membangun fondasi ekonomi yang kuat seperti apa yang dikatakan oleh Josheph Stiglitz.

Untuk mengatasi krisis baik di AS maupun di Indonesia di butuh kan peran negara seperti apa yang dikatakan keynes dalam prinsip utama negara kesejahteraan adalah, pertama, komitmen kebijakan stabilitas dan perkembangan ekonomi, yang menghilangkan ledakan dalam ekonomi ketika perusahaan pribadi tidak dapat mengatasi sendiri persoalan stabilitas ekonomi. Kedua, Pengakuan terhadap komunitas semata-mata karena manusia, dengan standard kehidupan minimal. Ketiga, negara kesejahteraan komitmen pada full employment sebagai satu dari prioritas utama kebijakan publik. Pengikut negara kesejahteraan percaya bahwa perusahaan yang bebas dapat bertahan dengan kebijakan full employment. tanpa nasionalisasi ekstrim

Daftar Pustaka

Buku

Wibowo, Ignatius & Francis Wahono. Neoliberal, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

Weiss dan Hobson, “State Power and Economic Strenght Revisted : What so Special about the Asian Crisis?” Dalam, et. Al. (editor). (2000), Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis ( London : Routledge).

Jurnal

Hira, P. Jhamtani. “Usulan Agenda WTO Pemerintah Baru”, Jurnal Politik Internasional Global, Vol.7 No. 1 November 2004.

Hadi Soesastra. “Indonesia’s Crisis : Implications for The Region”, Asian Pacific Economic Literature, Vol. 14, 2000.

Koran

Tempo, Senin, 13 Oktober 2008

Suara Pembaharuan, Selasa, 9 Mei 2006


[1] Hadi Soesastra, “Indonesia’s Crisis : Implications for The Region”, Asian Pacific Economic Literature, Vol. 14, 2000, hlm.32.

[2] Robert Skidelsky, Selamat Tinggal Revolusi Neoklasik, Koran Tempo, Senin, 13 Oktober 2008.

[3] Dalam Weiss dan Hobson, Op. Cit., hal. 62.

[4] I. Wibowo & Francis Wahono, Neoliberalisme, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hal.3.

[5] Ibid

[6] Hira, P. Jhamtani, “Usulan Agenda WTO Pemerintah Baru”, Jurnal Politik Internasional Global, Vol.7 No. 1 November 2004.

[7] Dalam S. Arief & I.S. Bey, Indonesia’s International Trade in Agliculture Commodities. Makalah disampaikan dalam International Seminar on the Effects of World Trade Organization on Argicultural Commodities in Indonesia, 2000, Jakarta.

[8] Weiss dan Hobson, “State Power and Economic Strenght Revisted : What so Special about the Asian Crisis?” Dalam, et. Al. (editor). (2000), Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis ( London : Routledge) hal. 68-72.

[9] Suara Pembaharuan, Selasa, 9 Mei 2006

Tinggalkan komentar

Filed under Politik Indonesia

The Great Transformation (Karl Polanyi)

Menurut Polanyi faktor-faktor sosial merupakan faktor yang menjelaskan tinggi-rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sumber argumen tersebut dapat ditemukan dalam karya klasik Karl Polanyi (1944), The Great Transformation. Polanyi dalam buku tersebut mengemukakan, bahwa proses-proses pasar dan ekonomi melekat (embedded) pada pranata-pranata sosial yang ada.

Kajian Polanyi merupakan hasil refleksi mendalam terhadap faktor ekonomi dan politik dari runtuhnya peradaban Eropa abad ke-19. Dalam bukunya, ia mengidentifikasi ada empat institusi yang menjadi pilar peradaban waktu itu: keseimbangan kekuatan internasional (the international balance of power), standar harga emas (the gold standard), mekanisme pasar bebas (self regulating markets), dan negara yang bersikap liberal (the liberal state). Polanyi berpendapat, bahwa self regulating market merupakan pilar yang paling penting dan menentukan dari keempatnya. Pasar bebas tidak hanya merupakan sumber dari munculnya suatu peradaban baru saat itu, tetapi juga yang paling bertanggungjawab atas runtuhnya peradaban yang ada setelah perang dunia pertama. Polanyi percaya, bahwa ekonomi pasar tidak akan bisa bertahan untuk waktu tertentu tanpa menghancurkan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut terjadi, bukan saja karena pasar bebas sangat mengutamakan hubungan-hubungan ekonomi semata, tetapi juga karena sistem ideal dari ekonomi baru menuntut adanya penolakan terhadap status sosial umat manusia.

Polanyi lebih lanjut mengidentifikasi bahwa pasar bebas telah mendorong pabrik-pabrik (industri) telah menghancurkan kebutuhan umat manusia, dengan cara menghancurkan masyarakat sebagai satu komunitas menjadi atom-atom lepas yaitu manusia individual. MacIver menggarisbawahi pesan Polanyi ini dalam kata pengantar buku Polanyi untuk edisi tahun 1957 sebagai berikut bahwa manusia gagal untuk menyadari apa arti kohesi suatu komunitas. Esensi dasar hidup manusia dihancurkan dan dilanggar. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengendalian sosial dari sebuah perubahan yang dasyat tidak mendapat hirauan; pemikiran filsafat yang optimistik mengaburkannya, kepentingan sesaat bersekongkol dengan kepentingan kekuasaan menyembunyikannya, sementara kebajikan yang ditunggu belum juga muncul.

Secara lebih spesifik, Polanyi juga menjelaskan mengenai perilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa perilaku ekonomi sesungguhnya melekat di dalam hubungan-hubungan sosial yang berlangsung setiap hari:

“The outstanding discovery of recent historical and anthropological research is that man’s economy, as a rule, is submerged in his social relationships. He does not act so as to safeguard his individual interest in the possession of material goods; he acts so as to safeguard his social standing, his social claims, his social assets.” (Polanyi 1944:46)

(Penemuan luar biasa dari penelitian sejarah dan antropologi saat ini adalah, bahwa ekonomi umat manusia, sebagai suatu aturan, melekat dalam hubungan-hubungan sosial. Orang tidak melakukan tindakan ekonomi dalam rangka melindungi kepentingan individualnya untuk memiliki barang-barang material, melainkan bertindak untuk melindungi status sosialnya, tuntutan sosialnya, serta aset sosialnya).

Untuk memperkuat argumennya, Polanyi mengangkat hasil penelitian Bronislaw Malinowski mengenai masyarakat Trobiand di kepulauan Melanesia Barat. Malinowski mengemukakan, bahwa perilaku ekonomi masyarakat Trobiand tidak hanya berlandaskan pada motivasi ekonomi, melainkan pada hubungan timbal-balik dalam perkawinan dan kekeluargaan serta redistribusi susunan kekuasaan dan stratifikasi sosial. Dalam masyarakat semacam itu, menurut Polanyi, sistem ekonomi hanyalah merupakan fungsi dari organisasi sosial (Polanyi 1944:49). Lebih lanjut Polanyi mengemukakan, bahwa prinsip ini juga berlaku di dalam masyarakat modern seperti masyarakat Eropa (ibid.: 55).

Pesan penting yang disampaikan Karl Polanyi dari analisis terhadap pengalaman Eropa Barat setelah Perang Dunia I adalah, membawa kembali masyarakat dan tatanan sosial untuk diperhitungkan dalam memahami tindakan-tindakan ekonomi. Polanyi menemukan jawaban terhadap masalah-masalah ekonomi, dalam hubungan-hubungan sosial yang tidak terhancurkan. MacIver ketika memberikan pengantar terhadap tulisan Polanyi menulis juga bahwa apa yang dibutuhkan saat ini adalah penegasan kembali, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, nilai-nilai esensial dari hidup manusi. Dari Polanyi orang dapat belajar untuk mencari di luar alternatif-alternatif yang tidak memadai yang biasa diperolehnya, menerima tidak lebih jauh dari liberalisme, menerima mentah-mentah kolektivisme, atau pengingkaran terhadap ahli ramal dari individualisme, untuk itu semua cenderung membuat sistem ekonomi menjadi tujuan utama. Hanya dengan mengutamakan masyarakat, persatuan umat manusia yang inklusif saling tergantung, yang terhadapnya kita dapat berharap untuk melebihi kebingungan dan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi saat ini.

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Model-Model Demokrasi

Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasi Westminster dan model demokrasi konsesus.

Model Demokrasi Westminster

Dasar dari model Westminster adalah majority rule. Model ini dapat dilihat sebagai solusi yang paling nyata mengenai dilemma apa yang kita maksud “rakyat (the people)” dalam definisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintah merespon ketika rakyat tidak setuju dan mempunyai pilihan berbeda? Jawabannya adalah the majority of the people. Manfaat besar dari jawaban yang lain, seperti syarat kebulatan suara hanya salah satu jawaban, memerlukan minority rule-atau sekurang-kurangnya hak suara minoritas (minority veto)-dan pemerintahan oleh mayoritas dan sesuai dengan keinginan mayoritas lebih dekat pada demokrasi yang ideal, lalu pemerintahan lebih dekat dan mau mendengarkan minoritas. Alternatif jawaban untuk dilemma ini adalah sebanyak orang dimungkinkan. Dasar dari model konsesus.

Model Westminster terdiri dari sembilan elemen :

1. Kosentrasi kekuasaan eksekutif : Satu partai dan kabinet yang mayoritas.

2. Perpaduan kekuasaan dan kabinet dominasi.

3. Bikameralisme Asimetris

4. Sistem dua partai

5. Suatu dimensi sistem partai

6. Sistem pemilihan yang plural

7. Kesatuan dan pemerintahan terpusat

8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.

9. Demokrasi yang secara eksklusif representatif

Model demokrasi Konsensus

Dari pandangan mayoritas definisi dasar demokrasi berarti “pemerintahan oleh mayoritas orang ( the majority of the people). Mempunyai argumen bahwa mayoritas seharusnya memerintah dan minoritas seharusnya menjadi oposisi. Pandangan ini ditentang oleh model demokrasi konsensus. Menurut Sir Arthur Lewis mengatakan majority rule dan pemerintahan melawan pola pemerintahan oposisi mengakibatkan pandangan tidak demokrasi karena adanya prinsip menghilangkan (principles of exclusion). Lewis mengatakan bahwa arti utama demokrasi adalah bahwa “semua yang mempengaruhi sebuah keputusan seharusnya diberikan kesempatan partisipasi dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung atau melalui representatif yang terpilih. Maksud kedua kehendak mayoritas dapat berlaku. Jika dalam maksud ini partai pemenang boleh membuat semua keputusan pemerintahan dan pihak yang kalah mengkritisi tetapi tidak memerintah, Lewis berargumen dua arti tidak cocok : “meniadakan kelompok yang kalah dari partisipasi pembuatan keputusan jelas-jelas melanggar arti pentingya demokrasi.

Adanya dua situasi dimana demokrasi dan majority rule tidak sepenuhnya tidak cocok . Pertama, meniadakan minoritas bisa dikurangi jika wakil-wakil mayoritas dan minoritas ada di pemerintahan-bahwa, jika hari ini minoritas mungkin akan menjadi mayoritas di pemilihan nanti bahkan menjadi oposisi permanen.

Suatu yang masuk akal mengenai argumen bahwa demokrasi dan majority rule tidak berkonflik karena kehadiran kondisi kedua : fakta bahwa Inggris dan New Zealand relatif masyarakat homongen dan partai utama mereka selalu tidak jauh terpisah dalam pandangan kebijakan mereka karena mereka cenderung tetap dekat dengan pusat politik. Satu partai terpisah dari kekuasaan yang mungkin tidak demokrasi bagian dari kriteria ”pemerintahan oleh rakyat”, tetapi jika kepentingan pemilih dan pilihan mempunyai alasan baik melayani kebijakan partai lain dalam pemerintahan, kurang lebih sistem ”pemerintahan untuk rakyat” mendefinisikan demokrasi.

Dalam masyarakat plural, walaupun, majority rule berarti kedidaktoran mayoritas dan perselisihan sipil dari pada demokrasi. Apa masyarakat ini membutuhkan rejim demokrasi menekankan konsensus daripada oposisi, termasuk daripada meniadakan konsensus dan mencoba memaksimalkan ukuran aturan mayoritas daripada memuaskan dengan mayoritas nyata : demokrasi konsensus.

Model Konsensus : Delapan Elemen mengendalikan mayoritas

  1. Pemisahan kekuasaan eksekutif : koalisi agung.
  2. pemisahan kekuasaan, formal dan informal.
  3. Perimbangan bikameralisme dan representatif minoritas.
  4. Sistim multi partai
  5. Sistem partai multidimensi
  6. Wilayah dan bukan wilayah federalisme dan desentralisasi
  7. Konstitusi tertulis dan suara minoritas

Pertama dan perbedaan terpenting antara model demokrasi Westminster (mayoritas) dan model demokrasi konsensus mengenai luas partisipasi pemerintah, khususnya pihak eksekutif, dengan representatif rakyat. Model demokrasi Westminster terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan didukung relatif kecil mayoritas parlemen, dimana model konsensus mendukung koalisi besar dimana semua partai politik yg signifikan dan perwakilan kelompok utama dalam komunitas berbagi kekuasan eksekutif. Pemerintahan mayoritas nyata dan koalisi agung adalah tipe ideal tetapi dalam prakteknya berbagai bentuk lanjutan dapat ditemukan, seperti sebesar tetapi tidak koalisi agung (grand coalition) dan kabinet minoritas.

Koalisi akan membentuk sistem parlementer. Lima terpenting prediksi teori ini berdasarkan beberapa macam koalisi :

  1. Koalisi pemenang minimal (prinsip ukuran)
  2. Koalisi ukuran minimum
  3. Koalisi dengan jumlah terkecil partai (proposisi tawar menawar)
  4. Koalisi jarak minimal
  5. Minimal berhubungan dengan pemenang koalisi

Perbedaan kedua antara model demokrasi Westminster dan konsensus berkaitan dengan hubungan antara eksekutif dan legeslatif dalam pemerintahan. Model Westminster (mayoritas) suatu dominasi eksekutif, dimana model konsensus, berkarakteristik hubungan yang lebih berimbang eksekutif-legeslatif. Dalam kehidupan politik sebenarnya, keanekaragaman pola antar perimbangan sempurna dan ketidakseimbangan seringkali terjadi.

Berdasarkan Pendapat di atas maka sistem pemerintahan itu ada dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistim pemerintahan presidensil. Duverger[1] kemudian memperkenalkan bentuk pemerintahan ketiga, sistem semipresidensial.

(1) Sistem parlementer.

Sistem parlementer sebagaimana diterapkan di Inggeris tidak mengenal pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Pada abad XVI sebagai reaksi terhadap kekuasaan Raja James I yang hampir absolut, terbentuklah pemerintahan parlementer diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yangbsecara bertahap mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulai diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota badan perwakilan. Karena para menteri harus betanggunjawab kepada badan perwakilan, lambat laun kekuasaan badan perwakilan bertambah besar dan ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara. Para menteri secara kolektif, atau Kabinet, harus betanggungjawab kepada badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemengang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen.

Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares) sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri. Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem parlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.

Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dalam parlemen ini lah kader-kader pimpinan bangsa digembleng sebelum suatu hari mendapat kesempatan menjadi pemimpin negara.

(2) Sistem presidensial

Dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang kuat untuk menentang sistem parlementer yang dipandang sebagai budaya negara kolonial Inggris, sistem presidensial Amerika memisahkan secara tegas tiga cabang kekuasaan. Karena itu karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lem baga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa kerja tertentu, dan presiden memengang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. Dalam sistem presidensial, kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggungjawab secara individual kepada presiden. Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidak boleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif.

3. Sistem Semipresidensial

Sistem semi-presidensial adalah bentuk pemrintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial. Kelemahan pokok sistem parlementer ialah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat pemerintah, baik seluruh kabinet mau pun setiap menteri, dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen. Sistem presidensial mengandung kecenderungan konflik permanen antara cabang legislatif dan cabang eksekutif, terutama bila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang berkuasa di parlemen. Padahal negara-negara baru yang tradisi demokrasinya belum terkonsolidasi dengan mantap selalu menghadapi kondisi seperti ini. Selain itu, kekuasaan yang besar ditangan presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, selalu menggoda presiden untuk memperpajang masa jabatannya, yang kemudian berkembang menjadi kekuasaan otoriter. Ekses seperti itu dialami oleh banyak negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia termasuk Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut, pada awal Abad 20 berkembang model ketiga sistem pemerintahan yang oleh Duverger disebut sistem semi-presidensial. Sistem politik ketiga ini memiliki beberapa karakteristik sistem parlementer dan sistem presidensial. Ciri utama sistem semipresidensial adalah sebagai berikut: (a) pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; (b) penyelenggara kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majjelis perwakilan; (c) presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggungjawab kepada majlelis perwakilan; (d) para menteri adalah

Studi Kasus

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami Pasang Surut. Indonesia telah mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan, hal ini bertujuan untuk menyusun suatu sistim pemerintahan dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta notion Building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya ditaktor, apakah ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasi Westminster dan model demokrasi Konsensus. Kedua model demokrasi ini bisa menghasilkan pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial.

Menurut Mirriam Budiarjo[2] di lihat dari perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu:

  1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
  2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
  3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil.

Pada Masa sistem parlementer (model demokrasi konsensus) yang berdasarkan UUD 1949 dan 1950, kurang cocok untuk Indonesia , karena umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata, delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya.

Pada masa demokrasi terpimpin mempunyai ciri dominasi presiden, hal ini dapat dilihat ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup telah membataskan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh undang-undang dasar. Pada tahun 1960 Sukarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum, padahal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang berbuat demikan.

Pada masa Orde Baru saya melihat kekuasaan eksekutif begitu kuat sehingga pada masa ini Suharto menjadi penguasa yang otoriter, hal ini terlihat lemahnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu sebagai lembaga legeslatif yang tidak bisa menandingi dominasi badan eksekutif.

Pada masa Reformasi ini kita melihat perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legeslatif, menurut saya mungkin terjadi perpaduan sistem parlementer dan presidensial di Indonesia. Menurut mantan Ketua DPR Akbar Tandjung[3] sistem pemerintahan saat ini mengarah ke sistem parlementer karena Presiden mengakomodasi kekuatan dari lembaga lain, seperti yang sering terjadi pada sistem parlementer. Sehingga menimbulkan pertanyaan model demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia?

B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945, beserta penjelasannya ialah :

a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

b. Sistim konstitusional.

Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan tidak terbatas (absolutisme);

c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.

Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan bernama ”Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis tunduk dan bertangung jawab kepada majelis. Ia adalah ”mandataris” dari majelis. Ia wajib menjalankan putusan-putusan majelis.

e. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

f. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari DPR.

g. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung pada DPR, akan tetapi tergantung pada Presiden.

h. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia buakn ”diktaktor” artinya kekuasaan tidak terbatas. Di atas telah di tegaskan, bahwa ia bertangung jawab kepada MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh usaha DPR.

Kedudukan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu, anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau oleh MPR, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

C. Pembahasan

Bila kita melihat model demokrasi menurut Arendt Lijphart, ada dua yaitu model demokrasi westminster dan model demokrasi konsensus. Menurut saya yang lebih cocok di Indonesia adalah model demokrasi konsensus, hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 185 juta dan terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), maka peranan kelompok minoritas juga penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga kelompok minoritas mempunyai perwakilan di parlemen. Karena penduduk Indonesia yang heterogen maka diperlukan sistim multipartai, supaya aspirasi kelompok minoritas mempunyai perwakilan di parlemen. Seperti menurut Lijphart dalam model demokrasi konsensus bahwa mayoritas yang memerintah dan minoritas menjadi oposisi.

Sebenarnya adanya partai oposisi melekat kuat dengan sistem dua partai (two-party system) dan sistem banyak partai (multi-party system), bukan dengan “sistem satu partai” (“one party system”) yang contradictio in terminis dan otoriter-totaliter. Kedua sistem dua partai dan sistem banyak partai sama-sama mensyaratkan adanya partai oposisi (the party in opposition) secara jelas dan tegas serta lugas, kalau tidak begitu maka pada hakikatnya sama saja dengan “sistem satu partai” meskipun bisa saja terdapat jumlah (struktur, format) lebih dari adanya hanya satu partai. Menurut KPU[4], sistem multipartai yang dianut Indonesia saat ini dinilai berdampak negatif terhadap kesuksesan sebuah demokrasi. Terpilihnya sosok dengan suara terbanyak semakin sulit dicapai, karena penyebaran suara pemilih di beberapa partai.

Akan tetapi dalam UUD 1945 lebih condong ke model Westminster yaitu dengan kekuasaan eksekutif yang dominan. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) tegas menyebutkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya pemerintahan yang kita anut adalah sistem presidensial. Ciri dari sistem presidensial adalah, pertama, kekuasaannya kuat karenanya konstitusi kita menegaskan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, masa jabatannya pasti selama lima tahun. Ketiga, tidak mudah dijatuhkan, meskipun tidak berarti tidak boleh diberhentikan (impeachment).

Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia lebih condong ke sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke tiga cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sebaliknya, sistem Presidensial (yang lebih condong ke model demokrasi westminster). dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi.[5]

Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan “sistem sendiri“ sesuai usulan Dr. Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia Kecil BPUPK. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidensial, Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem MPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem presidensial (lebih condong ke dalam model demokrasi westminster) dan parlementer (lebih condong ke dalam model demokrasi konsensus) disebut sistem semi-presidensial. Saya melihat sistim semi-presidensial ini merupakan campuran antara model demokrasi westminster dan konsensus. Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para perancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri model demokrasi westminster dan konsensus. “Sistem sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan, Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial. Sistem pemerintahan khas Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer, diantaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat. Pada masa-masa awal negara Indonesia, para perancang memandang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung masih belum dapat dilakukan mengingat tingkat pendidikan masih rendah serta infrastruktur pemerintahan belum tersedia. Karena itu ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh lembaga perwujudan seluruh rakyat yaitu MPR Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah mandataris MPR, sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislative (legislative councils). Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun undang-undang.

Melihat ciri-ciri diatas yang semuanya diatur dalam perubahan kesatu, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945, kiranya sistem presidensial (lebih condong ke model demokrasi Westminster) menjadi kompatibel bagi upaya untuk mensejahterakan rakyat, karena roda pemerintahan relatif dapat lebih stabil dan terjamin dalam pelaksanaannya. Dalam praktik pemerintahan presidensial yang berlangsung selama ini terutama sebelum perubahan UUD 1945 diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan menempatkannya sebagai hak prerogatif Presiden, akibatnya semua berjalan dengan landasan Keppres, seperti pembentukan kabinet, pengangkatan menteri, duta, konsul, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, pemberian gelar, kesemuanya tidak ada kontrol yang “cukup” dari lembaga negara lainnya. Catatan sejarah politik ketatanegaraan kita jelas membuktikan apabila penggunaan hak-hak prerogatif yang pernah dipraktikkan di masa lalu, malah menyebabkan timbulnya model kekuasaan politik yang tidak terkontrol. Terlepas dari polemik model kepemimpinannya, di era Orde Lama, Presiden Sukarno hampir terjerumus ke “lobang” kekuasaan yang diktatorialisme, karena penggunaan hak prerogatif yang berlebihan. Demikian juga di era kepresidenan Soeharto yang berlangsung hampir 32 tahun, hak prerogatif yang dimilikinya secara akumulatif justru menjatuhkan kekuasaannya, akibat desakan gerakan reformasi di tahun 1998, yang intinya tuntutan demokrasi dan tegaknya hukum. Jadi, tidak ada jaminan penggunaan hak prerogatif yang berlebihan terhadap stabilitas jalannya roda pemerintahan. Belajar dari pengalaman sejarah inilah, maka penggunaan hak prerogatif memang harus dibatasi. Namun, akan lebih efektif lagi apabila penguatan sistem presidensial juga dilakukan dengan membuat payung hukum yang melindungi efektivitas kinerja lembaga kepresidenan. Karenanya, kehadiran UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan pembentukan UU Kementerian Negara serta wacana untuk menerbitkan UU Lembaga Kepresidenan menjadi mutlak perlu, sebagai langkah operasional dari amanat UUD 1945. Kehadiran UU ini semua akan memberikan jaminan yang pasti terhadap stabilitas roda pemerintahan didalam sistem pemerintahan presidensial. Sekaligus memberi kepastian atas kelangsungan pelayanan publik, yang dibutuhkan rakyat dan segenap stakeholdernya.

Masa Demokrasi Pancasila tahun 1965-1998 sesungguhnya merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dengan kekuasaan eksekutif yang besar maka demokrasi pancasila mengunakan model demokrasi westminster. Dengan sistem Demokrasi ini terjadi pemisahan kekuasaan yang wajar, pemerintah lebih stabil sehingga pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan lebih baik. Suasana keamanan lebih stabil sehingga rakyat merasa lebih nyaman dan bisa bekerja dengan lapangan kerja yang memadai. Daya beli rakyat bertambah baik, dan pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan. Kritik yang muncul adalah bahwa Pak Harto, yang muncul kepermukaan karena jasanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan dalam menumpas G30/PKI dianggap terlalu kuat sehingga hampir semua kekuatan lain tidak bisa menyatakan pendapat dengan bebas dan hampir tidak mungkin menggantikan kekuasaannya.

Nurcholish Madjid[6] berpendapat Indonesia mengunakan model demokrasi westminster, meskipun tidak sempurna, para pendiri negara kita ingin meniru model Amerika. Banyak segi sistem Amerika yang ditinggalkan, tetapi unsur paling utama, yaitu penjabaran ide-ide dasar kenegaraan sebagai titik temu (common platform) semua unsur bangsa, sistem pemerintahan presidensial periodik dan bahkan motto kenegaraan, mereka tiru dan ambil alih. Ide-ide dasar kenegaraan mereka tuangkan dalam suatu dokumen yang sekarang menjadi Mukadimah UUD 45 (sebanding dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika), sistem pemerintahan presidensial periodik atau model demokrasi westminster sedikit mereka ubah dari empat tahun menjadi lima tahun, dan motto kenegaraan yang amat fundamental, yaitu E Pluribus Unum mengilhami digunakannya ungkapan Sansekerta, Bhinneka Tunggal Ika. Kedua motto itu menunjuk kepada pengertian yang amat penting, yaitu “persatuan dalam perbedaan” (unity in diversity), dengan kandungan makna toleransi, pluralisme, dan inklusifisme. Sekalipun menghasilkan sebuah tiruan tidak sempurna, namun Indonesia adalah negara pertama di dunia yang ingin menerapkan model Amerika, yang kemudian disusul oleh yang lain-lain, seperti Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan. Para bapak pendiri negara, dipelopori oleh Bung Karno, mencoba mewujudkan cita-cita modern nation state Indonesia tersebut segera setelah proklamasi kemerdekaan. Tetapi mereka segera terbentur kepada kenyataan belum tersedianya prasarana sosial-budaya pada bangsa kita guna mendukung ide-ide negara modern itu. Rentetan coba-salah yang mereka lakukan akhirnya berujung pada malapetaka politik 1965, hanya 20 tahun setelah proklamasi.

C. Penutup

Kita tidak bisa begitu saja mengunakan model demokrasi westminster ataupun model demokrasi konsensus di Indonesia, karena model demokrasi yang sesuai bagi Indonesia serta didukung oleh mayoritas rakyatnya, adalah model demokrasi yang sejalan/sesuai dengan nilai-nilai dasar bersama yang hidup dan dianut oleh segenap (mayoritas) rakyatnya, apakah itu nilai-nilai dasar bersama yang bersumber pada Pancasila ataupun dari sumber yang lainnya. Bila melihat keadaan penduduk Indonesia yang heterongen dan multi partai maka yang cocok adalah model demokrasi konsensus, akan tetapi bila berdasarkan UUD 1945 maka lebih condong ke model westminster karena memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada eksekutif. Bila dikaitkan kondisis saat ini Indonesia mengunakan model demokrasi campuran antara westminster dan konsensus. Hal ini dapat di lihat dengan posisi eksekutif dan legeslatif yang sama-sama kuat. Tetapi menurut saya Indonesia bisa mengunakan model demokrasi apa saja, yang terpenting dapat mensejahterakan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Mirriam . Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara Jakarta, 2002.

Lijphart, Arendt.Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century. New Haven dan London : Yale University Press,1924.


[1]

[2] Mirriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978, hal. 69.

[3] Sinar Harapan 2003

[6] Demokrasi Indonesia : Dillema dan Jalan Keluar Atasi Krisis, Kompas, Sabtu, 15 Juli 2000.

Tinggalkan komentar

Filed under Politik Indonesia