Krisis Ekonomi di AS dan Dampaknya Terhadap Indonesia (2008)

A. Pendahuluan

Krisis yang terjadi di AS saat ini yang di tandai dengan ambruknya perusahaan besar di dunia keuangan, seperti Lehman Brothers dan terpaksa di jualnya Merill Lynch. Hal ini diakibatkan peningkatan kredit bermasalah yang luar biasa setelah terjadinya krisis kredit perumahan dan sekarang telah menyebar ke seluruh pasar kredit.

Namun Krisis yang terjadi di AS bukan hanya mempengaruhi perekonomian AS tetapi juga perekonomian global.Hal ini dapat di lihat dengan anjloknya harga saham di seluruh dunia. Negara-negara yang mempunyai pondasi perkonomian yang kuat seperti Eropa dan negara-negara di Asia Timur tidak begitu besar berpengaruhnya. Krisis Ekonomi di AS ini sangat mempengaruhi di negara-negara yang mempunyai pondasi perekonomian yang kurang kuat, seperti negara-negara berkembang.

Perekonomian Indonesia saat ini belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia di tingkat domestik sejak pertengahan 1997. Krisis Indonesia tahun 1997 telah mewariskan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar US$ 7,5 milliar dan US$ 200 miliar sebagai total utang Indonesia (termasuk utang pemerintah dan perusahaan swasta).[1] Saat ini perekonomian Indonesia juga terpengaruh oleh krisis ekonomi yang terjadi di AS. Hal ini dapat di lihat ketika pemerintah menutup penjualan saham di bursa efek beberapa kali, hal ini dimaksudkan supaya harga saham tidak terus turun, sehingga pemilik perusahaan tidak rugi besar. Hal yang sedikit anomali juga terjadi, di seluruh dunia kurs dollar melemah, tapi di Indonesia kurs dollar malah menguat terhadap rupiah. Indonesia masih rawan akan berbagai instabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, finansial, dan kegiatan investasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa krisis terjadi di AS? Dan Mengapa Indonesia selalu terpengaruh terhadap instabilitas yang terjadi secara global, termasuk krisis ekonomi di AS?

B. Pembahasan

B.1. Krisis Ekonomi AS

Ketika AS mengalami krisis ekonomi, menurut saya hal ini membuktikan bahwa kegagalan prinsip dasar pemikiran ekonomi – politik neoliberal yang mempunyai argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. AS menurut saya terlalu percaya akan prinsip self-regulating market. Prinsip ini dipeluk dan dipuja oleh pelaku pasar maupun pemerintah AS. Pasar yang mampu mengatur dirinya akan menjalankan tugasnya dalam hal produksi distribusi, maupun konsumsi. Negara tidak perlu campur tangan.

Ketika krisis ekonomi di AS itu terjadi, pemerintah (pembayar pajak) terpaksa turun tangan dan menyuntikan dana lagi ke dalam sistem perbangkan , menghidupkan kembali pasar kredit, dan mencegah ambruknya ekonomi. Sekali pemerintah sudah campur tangan pada skala ini, biasanya ini akan berlangsung lama.

Krisis ekonomi atau finansial sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, Depresi Hebat adalah masa ketika ekonomi Amerika Serikat dan seluruh dunia memburuk. Dimulai dengan Wall Street Crash tahun 1929. Harga-harga di pasar bursa Wall Street jatuh dari 24 Oktober sampai 29 Oktober 1929. Banyak orang yang menjadi gelandangan dan miskin. Di Indonesia, masa Depresi Hebat ini disebut zaman maleise atau zaman meleset.

Pemerintah dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari ekonomi Keynesian yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan New Deal. Keynesianisme, atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya).

Solusi atas masalah krisis itu adalah sistem perekonomian neoliberal, neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah.

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Robert Skidelsky[2] mengatakan bahwa ini merupakan siklus ekonomi sama tuanya seperti siklus bisnis dan biasanya disebabkan oleh keguncangan di dunia bisnis. Siklus ekonomi liberal diikuti oleh siklus ekonomi konservatif yang menghasilkan siklus ekonomi liberal baru, dan begitulah seterusnya. Siklus liberal di tandai oleh intervensi pemerintah dan siklus konservatif oleh mundurnya peran pemerintah.

Menurut Josheph Stiglitz bahwa rendahnya atau bahkan ketiadaan peran pemerintah dalam ekonomi menjadi penyebab lemahnya kondisi ekonomi internal. Peran negara di sini adalah ”peran regulasi” yang dilakukan melalui berbagai produk hukum (kebijakan ekonomi) yang di butuhkan guna membangun fondasi ekonomi yang kuat.[3]

B.2. Krisis ekonomi di Indonesia

Dalam sistem perekonomian neoliberal. Menurut I. Wibowo[4] ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme, Yang pertama, munculnya perusahaan multinasional (multinasional corporation-MNC) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar dari pada negara-negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu. Akan tetapi, gerak mereka dibimbing bukan oleh nasionalisme, tetapi insting mengeruk laba dimana pun kesempatan itu ada di dunia. Pada saat kritis mereka dapat mengubah modal yang begitu besar yang mereka miliki menjadi bargaining power, dan memaksa tidak negara-negara bertekuk lutut, bahkan juga negara rumah asal mereka sering di sebut ”new rulers of the world” oleh wartawan BBC, John Pilger.

Kedua, munculnya organisasi atau ”rejim internasional” yang berfungsi sebagai surveillance sytem. Untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas, di dunia saat ini di kenal organisasi dan institusi internasional yang terus menerus memantau negara-negara. Tiga yang utama yang harus di sebut di sini adalah World Trade Organization (WTO) yang dapat menjatuhi hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas. Dua yang lain berkaitan dengan institusi keuangan, yaitu World Bank dan International Monetery Fund (IMF). Dengan mengandalkan tim yang kuat tersebar ke seluruh dunia, mereka ini mampu membuat evaluasi dan laporan tahunan (annual report) atas negara-negara di seluruh dunia yang akan diacu oleh berbagai lembaga keuangan dan lembaga konsultasi untuk membuat evaluasi.

Ketiga, sebagai variabel independen dari semuanya ini adalah revolusi di bidang teknologi kominikasi dan transportasi yang amat dahsyat selama 20 tahun terakhir ini. Teknologi informasi dan transportasi mencapai tingkat kemajuan sedemikian rupa sehingga terjadilah apa yang oleh Anthony Giddens di sebut ”time-space distanciation” atau oleh David Harvey ”time-space compression”. Keduanya ingin mengatakan bahwa ruang dan waktu sekarang tidak relevan lagi. Bagi pelaku bisnis perkembangan ini memang diharapkan karena dengan demikian mereka tidak lagi mengalami hambatan apapun untuk mengerakan barang maupun modal ataupun mengkoordinasikan produksi ke manapun di dunia. Tanpa kemajuan teknologi seperti ini tidak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan neoliberal.

Terakhir, dari perspektif realis harus bagaimana disebutkan negara-negara kuat (umumnya negara maju) memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menaklukan negara yang lebih lemah (umumnya negara maju) memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menaklukan negara yang lebih lemah (umumnya negara yang sedang berkembang). Secara khusus perlu di sebut di sini peras AS, satu-satunya negara yang mempunyai kekuatan militer maupun ekonomi yang tiada tandingannya di planet bumi.

Menurut I. Wibowo[5] ada beberapa situasi yang bener-bener penuh ironi dalam alam neoliberal sekarang. Ironi pertama adalah dominasi dari perusahaan multinasional (MNC). Sebagai perusahaan swasta semestinya mereka tunduk kepada otoritas politik tempat mereka berada, justru negara-negara yang mengakui memiliki kedaulatan (sovereignty) malah melepaskannya kepada perusahaan multinasional. Orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat (elected respresentatives), malah mampu mendiktekan jenis kebijakan yang harus diambil oleh penguasa negara yang mendapat mandat dari rakyat.

Ironi kedua menyangkut negara. Dimana-mana selalu dituntut agar negara tidak lagi memainkan peran dalam ekonomi. Negara harus menjalankan kebijakan ”laissez faire”, membiarkan mekanisme pasar mengatur produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tetapi, pada saat yang sama, justru muncul organisasi dan institusi internasional yang telah disebutkan di atas yang menjalankan surveillance. Organisasi-organisasi ini pada hakekatnya telah menjelma sebuah birokrasi baru yang bersekala global, sebuah ”supra state”, yang mempunyai jangkauan kekuasaan amat luas, yang lucunya justru dipakai untuk mengawasi pelaksanaan pasar bebas. Muncullah ”ekonomi global terpimpin”.

Ironi ketiga adalah tentang pelaksanaan ideologi neoliberal itu sendiri. Ideologi ini mengajarkan bahwa masa depan umat manusia akan bertambah gemilang jika semua orang dan semua orang, dan semua negara setuju menjalankan pasar bebas dan perdagangan bebas. Ideologi yang dipomosikan oleh negara-negara maju, ternyata dipatahkan oleh negara-negara maju sendiri karena alasan vested interest. Dengan kata lain, lagu merdu perdagangan bebas dan pasar bebas ternyata di jadikan ”lagu wajib” bagi negara berkembang, sementara negara maju tetap membentengi diri dengan aneka macam non-tariff barriers maupun aneka subsidi pertanian (Uni Eropa, Jepang maupun AS).

Pada akhirnya yang kita dapatkan adalah bukan kebebasan dan kemakmuran global, melainkan (1) situasi perekonomian dunia secara umum yang semakin terpuruk; (2) organisasi internasional yang dimanipulasi habis dan (3) dominasi negara maju atas negara berkembang mirip kolonialisasi abad ke-19.

Sebagai contoh, saya melihat bahwa Indonesia terpengaruh terhadap instabilitas yang terjadi secara global, termasuk krisis ekonomi di AS, peran Indonesia sebagai negara berkurang dalam mengatur kebijakan ekonominya, karena harus mengikuti aturan yang di tetapkan oleh WTO. Indonesia dalam menentukan kebijakan secara resmi masuk menjadi anggota WTO saat DPR RI meratifikasi UU No.7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian Indonesia harus merevisi semua kebijakan perdagangannya atau membuat kebijakan baru guna mematuhi peraturan-pertauran WTO.

Sebelum dapat menjadi anggota WTO, Indonesia harus mengikat penurunan tarif impor beserta jadwalnya. Melalui paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia telah mengikatkan semua jalur tarif impor sebesar 40 persen dan hampir dari seperempat barang impor dibebaskan dari bea masuk. Demikian juga hambatan non-tarif akan dihilangkan dalam waktu sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan 27 hambatan non-tarif akan dihilangkan dalam waktu sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Deregulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan 27 hambatan non-tarif barang penting, sebelas di antaranya merupakan barang manufaktur. Di sektor pertanian, Indonesia mengikatkan pengurangan tarif sekurang-kurangnya 10 persen per laju barang (33 persen keseluruhan) untuk dilaksanakan sepuluh tahun. Dalam bidang jasa, Indonesia memberikan komitmen liberalisasi di lima sektor, yaitu telekomunikasi, jasa industri, pariwisata, jasa keuangan dan perbangkan serta transportasi maritim.[6]

Hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia meratifikasi WTO tanpa melakukan kajian mendasar tentang manfaat dan risiko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa melakukan kajian mendasar tentang manfaat dan risiko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa mempersiapkan sumber daya manusia dan kapasitas lain dalam negeri. Misalnya Goldin, dkk.[7] Memproyeksikan Indonesia akan mengalami kerugian hingga US$ 1,9 miliar pada 2002 setelah menurunkan tarif dan subsidi sebesar 30 persen sebagai konpensasi melakukan perjanjian WTO.

Perubahan global terutama sekali disebabkan oleh kebijakan finansial pemerintah Amerika serikat yang seringkali mempengaruhi pasar uang global dan menyebabkan ”panic buying investor”. Kedua kekuatan eksternal memperdalam krisis karena keterlibatan AS terkait dengan kepentingan agenda perdagangan dan investasinya dalam perjanjian IMF. Ketiga, solusi IMF kepada negara-negara yang terkena dampak krisis. Analisis Weiss dan Hobson mengemukakan bahwa kepentingan ekonomi AS menjadi penyebab utama krisis Asia 1997, termasuk krisis di Indonesia. Namun, menariknya, dengan dan tanpa intervensi dari AS, pengaruhnya pada negara-negara yang terimbas tetap ada. Di sisi lain, solusi IMF pada dasarnya hanya memperburuk keadaan. Kepentingan AS dan IMF dengan adanya krisis Asia adalah terkaitnya pasar bebas.[8]

Ketika Krisis ekonomi tahun 1997 masuk dan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Solusi IMF pun tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi bangsa. Akhirnya, Indonesia terpuruk dalam krisis finansial yang terjadi. Saya melihat hal yang menarik di sini, Malaysia tanpa bantuan IMF bisa keluar dari krisis ekonomi 1997, Thailand dan Korea Selatan menerima bantuan IMF dapat keluar juga dari krisis ekonomi. Indonesia menerima bantuan IMF tetapi gagal keluar dari krisis ekonomi, ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena Indonesia tidak mengikuti semua solusi yang diberikan IMF.

Perusahaan MNC di Indonesia bukan hanya memberikan keuntungan tetapi juga kerugian, menurut pandangan kaum neoliberal bahwa MNC itu hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada demi keuntungan semata-mata, tanpa menghiraukan faktor lainnya yg juga penting seperti masalah lingkungan, seperti kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI) di Papua dinilai mencapai US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 67, 5 triliun (kurs Rp 9.000 per US$). Kerugian itu hanya mencakup kerusakan Sungai Ajkwa yang digunakan untuk membawa tailing pertambangan kedaerah pengendapan. Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi menyebutkan pemulihan ekologi sungai harus dilakukan secara bertahap untuk meminimalisasi dampak yang akan terjadi. “Dengan luas kerusakan yang mencapai 43.451 hektare, diperkirakan pemulihannyamenelan biaya Rp 3,2 triliun per tahun. Pemulihan itu mencakup pengaturan tata air, penyediaan air, pengendalian limbah, dan sumber bahan makanan,” ujarnya di Jakarta.[9]

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, saya melihat penyebab krisis di AS dan di Indonesia adalah sama, kurangnya peran negara, Peran negara di sini adalah ”peran regulasi” yang dilakukan melalui berbagai produk hukum (kebijakan ekonomi) yang di butuhkan guna membangun fondasi ekonomi yang kuat seperti apa yang dikatakan oleh Josheph Stiglitz.

Untuk mengatasi krisis baik di AS maupun di Indonesia di butuh kan peran negara seperti apa yang dikatakan keynes dalam prinsip utama negara kesejahteraan adalah, pertama, komitmen kebijakan stabilitas dan perkembangan ekonomi, yang menghilangkan ledakan dalam ekonomi ketika perusahaan pribadi tidak dapat mengatasi sendiri persoalan stabilitas ekonomi. Kedua, Pengakuan terhadap komunitas semata-mata karena manusia, dengan standard kehidupan minimal. Ketiga, negara kesejahteraan komitmen pada full employment sebagai satu dari prioritas utama kebijakan publik. Pengikut negara kesejahteraan percaya bahwa perusahaan yang bebas dapat bertahan dengan kebijakan full employment. tanpa nasionalisasi ekstrim

Daftar Pustaka

Buku

Wibowo, Ignatius & Francis Wahono. Neoliberal, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

Weiss dan Hobson, “State Power and Economic Strenght Revisted : What so Special about the Asian Crisis?” Dalam, et. Al. (editor). (2000), Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis ( London : Routledge).

Jurnal

Hira, P. Jhamtani. “Usulan Agenda WTO Pemerintah Baru”, Jurnal Politik Internasional Global, Vol.7 No. 1 November 2004.

Hadi Soesastra. “Indonesia’s Crisis : Implications for The Region”, Asian Pacific Economic Literature, Vol. 14, 2000.

Koran

Tempo, Senin, 13 Oktober 2008

Suara Pembaharuan, Selasa, 9 Mei 2006


[1] Hadi Soesastra, “Indonesia’s Crisis : Implications for The Region”, Asian Pacific Economic Literature, Vol. 14, 2000, hlm.32.

[2] Robert Skidelsky, Selamat Tinggal Revolusi Neoklasik, Koran Tempo, Senin, 13 Oktober 2008.

[3] Dalam Weiss dan Hobson, Op. Cit., hal. 62.

[4] I. Wibowo & Francis Wahono, Neoliberalisme, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hal.3.

[5] Ibid

[6] Hira, P. Jhamtani, “Usulan Agenda WTO Pemerintah Baru”, Jurnal Politik Internasional Global, Vol.7 No. 1 November 2004.

[7] Dalam S. Arief & I.S. Bey, Indonesia’s International Trade in Agliculture Commodities. Makalah disampaikan dalam International Seminar on the Effects of World Trade Organization on Argicultural Commodities in Indonesia, 2000, Jakarta.

[8] Weiss dan Hobson, “State Power and Economic Strenght Revisted : What so Special about the Asian Crisis?” Dalam, et. Al. (editor). (2000), Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis ( London : Routledge) hal. 68-72.

[9] Suara Pembaharuan, Selasa, 9 Mei 2006

Tinggalkan komentar

Filed under Politik Indonesia

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s