SUMBER-SUMBER KONFLIK DI MALUKU UTARA (1999-2004)

MANTRI KARNO DIHARJO

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki karakteristik sebagai negara multietnik. Di Indonesia diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 bahasa. Ada etnis yang besar dan ada yang kecil. Etnis besar di Indonesia antara lain: Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis, dan Cina. Sebagai Negara yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan, dan kesenian orang Indonesia pun berbeda-beda menurut etnisnya.

Indonesia ibarat sebuah taman yang ditumbuhi aneka bunga berwarna-warni. Akan tetapi, jika keragaman itu tidak dikelola dengan baik, konflik akan mudah pecah. John Naisbitt dan Alfin Toffler memprediksikan tentang menguatnya kesadaran etnik (ethnic consciousnes) di banyak negara pada abad ke-21. Berbagai peristiwa pada dua dasawarsa terkahir abad ke-20 memang perlawanan terhadap dominasi negara ataupun kelompok-kelompok etnik lain. Berjuta-juta nyawa telah melayang dan banyak orang menderita akibat pertarungan-pertarungan itu. Samuel Huntington[1] juga memprediksikan munculnya perbenturan antar masyarakat “di masa depan” yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban “clash of civilisation.” Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya. Blok-blok dunia juga akan banyak ditentukan oleh kepemihakan terhadap agama dan kebudayaan.

Salah satu konflik yang berbau sara di Indonesia adalah konflik yang terjadi di Maluku Utara, konflik ini pertama kali terjadi bulan Agustus 1999 yang di picu oleh pertikaian antara suku Kao yang merupakan suku asli daerah tersebut dengan suku Makian yang merupakan pendatang dari pulau Makian di daerah selatan pulau Ternate berkaitan dengan pegelolaan pertambangan emas di kecamatan Malifut. Pada gelombang pertama jumlah korban jiwa hanya dalam hitungan puluhan, demikian juga harta benda dan rusaknya tempat-tempat ibadah.

Konflik terus berlanjut pada bulan Oktober-November 1999. Skala kerugian harta milik yang berkenaan dengan fasilitas-fasilitas publik dan bangunan jauh melebihi kerugian yang terjadi pada bulan Agustus 1999. Pada konflik ini kurang lebih 16 Desa Suku Makian diratakan dengan tanah, sementara jumlah korban yang meninggal kurang 100 orang dan kebanyakan dari komunitas islam.

Dalam aksi kekerasan kedua ini, ketiga Sultan yang memerintah di Maluku Utara, yakni Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan Sultan Bacan telah mengambil peran aktif dalam meredakan keteganggan-keteganggan antara dua komunitas yang berperang. Sultan Ternate bahkan mengambil langkah kontroversial dengan membentuk kembali pasukan adat. Pasukan ini disebut pasukan kuning, karena mereka memakai seragam kuning, maka pasukan khusus Sultan Ternate ini dikenal sebagai pasukan kuning. Pada mulanya, pasukan kuning membantu, polisi dan tentara untuk meredakan konflik di wilayah tersebut. Namun seiring berlalunya waktu, mereka secara berlahan-lahan mulai mengambil alih fungsi aparat keamanan sampai pada titik dimana mereka merupakan satu-satunya kekuatan keamanan di kota tersebut.

Mereka mulai bertindak kasar dan sewenang-wenang terhadap setiap orang yang menghalangi caranya. Tindakan sewenang-wenang dari pasukan Kuning tersebut mendapat reaksi keras dari orang-orang Muslim dari Ternate Selatan. Mereka kemudian membentuk Pasukan Putih untuk melawan Pasukan Kuning. Pada akhirnya pertempuran antar kedua pasukan yang sama-sama beragama islam inipun tidak dapat dielakkan.

Konflik di Maluku Utara terjadi lagi pada tanggal 26 Desember hingga bulan Maret 2000. pada Periode ini konflik yang terjadi di wilayah Maluku Utara hanya merupakan imbas dari apa yang telah terjadi di Maluku Tengah. Dalam kekerasan gelombang ketiga ini serangan-serangan dilakukan secara simultan oleh kelompok Kristen terhadap desa Muslim di Gahoku, Toguliwa, Gurua, Kampung Baru, Gamsungi, Lauri, dan Popilo yang berada di Kecamatan Tobelo, serta desa Mamuya di kecamatan Galela. Berdasarkan data yang ada, dalam kerusuhan ini korban yang meninggal tercatat kurang lebih 800 orang, dimana 200 orang diantaranya meninggal karena terbakar hidup-hidup di Masjid Baiturrachman di Desa Popilo.[2]

Konflik terjadi pula pada tanggal 19 juni 2000 di Desa Duma Kecamatan Galela. Pada konflik ini terjadi serangan dari mereka yang mengatasnamakan komunitas Islam terhadap masyarakat di Desa Duma yang mayoritas beragama Kristen. Dalam pertikaian yang tidak seimbang ini setidaknya 215 orang meninggal dan kurang lebih 500 orang dinyatakan hilang bersamaan dengan tenggelamnya kapal Nusa Bahari yang membawa masyarakat Desa Duma untuk mengungsi. [3]

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dilihat dalam makalah ini adalah :

1. Apa sebenarnya sumber-sumber konflik yang memicu terjadinya konflik di Maluku Utara antara tahun 1999-2004.
2. Mengapa konflik bisa terjadi di Maluku Utara (1999-2004).

Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beranekawarna, Koentjaraningrat[4] melihat ada empat masalah pokok yang dihadapi, ialah (a) mempersatukan aneka-warna suku-bangsa, (b) hubungan antar umat beragama, (c) hubungan mayoritas-minoritas dan (d) integrasi kebudayaan di Irian Jaya dengan kebudayaan Indonesia. Diantara sekitar 210 juta orang penduduk Indonesia dewasa ini, sulit diketahui secara pasti distribusi jumlah dari masing-masing suku-bangsa.

Ikatan primodial pada dasarnya berakar pada identitas dasar yang dimiliki oleh para anggota suatu kelompok etnis, seperti tubuh, nama, bahasa, agama atau kepercayaan, sejarah dan asal-usul[5]. Identitas dasar ini merupakan sumber acuan bagi para anggota suatu kelompok etnik dalam melakukan intreaksi sosialnya. Oleh karena itu, identitas dasar merupakan suatu acuan yang sangat mendasar dan bersifat umum, serta menjadi kerangka dasar bagi perwujudan suatu kelompok etnik.

Identitas dasar diperoleh secara askriptif dan tidak mudah untuk mengingkarinya, identitas dasar muncul dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Dalam interaksi tersebut para pelaku dari berbagai kelompok etnik akan menyadari bahwa terdapat perbedaan kelompok di antara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi suatu pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi. Identitas dasar merupakan sumber adanya ikatan primodial, suatu ikatan yang lahir dari hubungan-hubungan keluarga atau hubungan darah (garis keturunan), hubungan ras, lingkungan kepercayaan atau keagamaan, serta bahasa atau dialek tertentu. Suatu persamaan hubungan darah, dialek, ras, kebiasaan dan sebagainya yang melahirkan ikatan emosional[6] yang kadang kadarnya berlebihan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bersifat destruksif. Ikatan-ikatan tersebut Geertz dapat dianggap sebagai “warisan” dari sifat sosial yang telah ada suatu “kelangsungan yang berkesinambungan” dan sebagian besar merupakan ikatan keluarga, namun lebih dari itu merupakan warisan yang berasal dari kelahiran di tengah-tengah masyarakat beragama tertentu, yang berbicara dalam dialek bahasa tertentu, dan mengikuti praktik-praktik sosial tertentu[7].

Dalam kehidupan sehari-hari identitas dasar suatu kelompok etnik seringkali dimanipulasi[8]. Identitas dasar dapat dinon-aktifkan, diaktifkan, dipersempit dapat dimungkinkan karena identitas dasar itu bukanlah sesuatu yang masih seperti batu melainkan cair, sehingga dapat mengalir dan berkembang dalam rangka penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupan. Namun tidak jarang aliran identitas dasar menerjang dengan kuat bagaikan air bah yang membobol bendungan-bendungan, serta merusak segala sesuatu yang dilaluinya. Pada keadaan-keadaan tertentu identitas dasar yang mewujudkan keberadaaannya dalam bentuk ikatan-ikatan primodial melahirkan kohesi emosional yang sangat kuat atau menjadi etnosentrisme yang berlebihan, sehingga menjadi sumber malapetaka.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti akar persoalan sumber konflik di Maluku Utara seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumberdaya alam serta pertikaian elite politik dan birokrasi merupakan faktor pembungkus ”konflik agama” yang selama diyakini oleh sebagian besar masyarakat baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal, setidaknya ada dua faktor penting yang mendasari konflik di wilayah ini yaitu : (1) Rivalitas elite dalam merebutkan pengelolaan sumberdaya alam dan jabatan-jabatan birokrasi serta politik, (2) Menguatnya etnosentrisme sebagai alat untuk merebutkan sumber-sumber ekonomi dan politik.

Untuk melihat sumber konflik yang terjadi di Maluku Utara (1999-2004) penulis melihat dari tiga gelombang pertikaian yang di Jelaskan oleh Tamrin Amal Tamagola. Tamagola[9] membagi konflik di Maluku Utara dalam tiga gelombang pertikaian yang di mulai yang di mulai pada bulan Agustus 1999 dan berakhir di sekitar bulan Maret 2000. Gelombang pertama dan kedua terjadi atau berawal dari kecamatan Malifut di teluk Koa, yang kemudian menyebar ke Ternate, Tidore, dan wilayah lain di Maluku Utara. Gelombang ketiga kerusuhan kembali ke desa-desa Muslim di Kecamatan Tobelo yang berada di Teluk Kao. Tetapi setelah itu masih terjadi berbagai penyerbuan ke wilayah-wilayah Kristen dengan korban dan kerugian yang cukup besar, bahkan sempat meluluh lantakan desa Duma di kecamatan Galela, Halmahera Utara yang menjadi simbol perkembangan agama Kristen di wilayah ini. Karena kejadian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketiga gelombang sebelumnya, maka penyerangan ke Duma ini diusulkan sebagai gelombang atau periode konflik yang ke empat.[10]

A. Gelombang Pertikaian di Maluku Utara

A.1. Gelombang Pertama

Banyak pihak yang menyakini konflik di Maluku Utara merupakan imbas dari konflik di Maluku Tengah (Ambon dan sekitarnya) yang sudah terjadi sejak pertengahan Januari 1999, awal konflik di Maluku Utara memiliki nuansa yang sangat berbeda. Konfik yang muncul di Teluk Kao, Halmahera Utara ini lebih menunjukkan nuansa persaingan etnis dan perebutan wilayah adat daripada perseteruan agama. Ketegangan di kawasan ini memuncak ketika pada tanggal 26 Mei 1999 diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1999 tentang pembentukan kecamatan Makian atau malifut : 16 desa pendatang suku Makian digabung dengan 5 desa asli suku Kao dan desa asli suku Jailolo.

Dari sudut pandang masyarakat Kao, pembentukan kecamatan Makian malifut yang ditetapkan dengan PP no. 42 itu sebagai pencaplokan tuan tanah adat mereka.Wilayah Malifut adalah bagian dari tanah adat suku Kao yang dipinjamkan sementara kepada warga Makian yang mengungsi karena kekhawatiran meletusnya Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Sementara itu warga Makian yang dipindahkan ke wilayah yang bernama Malifut ini merasa sebagai tugas atau keputusan dari Pemerintahdan merasa berhak atas tanah yang mereka alami. Benih pertentangan ini juga ditambah dengan kecemburuan orang Kao yang melihat orang-orang makian lebih berhasil dalam penghidupan mereka baik sebagai wiraswasta, pegawai negeri dan pengisi jabatan birokrasi, hingga menjadi pegawai perusahaan Tambang Emas Nusa Halmahera Minerals.

Orang Makian bahkan terlihat secara sistematis mempersiapkan kawasan Malifut ini sebagai basis kediaman kedua mereka dengan memberi nama sebagai daerah Makian Daratan. Keadaan akan lebih menjadi parah ketika pembentukan kecamatan Malifut itu juga meliputi 5 desa dari kecamatan Kao dan 6 desa dari kecamatan Jailolo. Suatu pencaplokan ganda yang tentunya sangat sulit diterima oleh masyarakat Kao. Sementara bagi orang Makian keluarnya PP no. 42 itu merupakan peraturan yang harus dijalankan. Mereka meminta pemerintah untuk segera melaksanakan PP no 42 itu dengan berbagai aksi baik di Malifut maupun di Ternate yang saat itu menjadi ibukota Kabupaten Maluku Utara.

Ketegangan makin memuncak pada bulan Agustus 1999, dan kerusuhan meletus pada tanggal 18 Agustus yang mengakibatkan sebuah rumah terbakar. Bahkan sehari kemudian terjadi penyerangan antara warga desa Sosol (Kao) dengan warga desa Tahane (Makian) dan merembet ke desa Wangeotak. Akibat kerusuhan ini warga lima desa suku Kao yang dimasukkan ke wilayah kecamatan Malifut mengungsi ke Kao. Berita yang dibawa oleh warga kelima desa ini membuat marah suku Kao, sehingga mereka (yang Kristen maupun Islam) menyerang desa-desa orang Makian di Malifut pada tanggal 21 dan 25 Agustus 1999.[11] Penyerangan ini menyebabkan sekitar 2000 warga Makian di Malifut mengungsi ke berbagai wilayah.

Dalam kerusuhan ini setidaknya 26 orang tewas dan ratusan terluka. Sebanyak 16 desa mengalami kerusakan : lebih dari 800 rumah hancur, termasuk fasilitas umum, seperti terminal, kantor kecamatan, dan pasar. Bangunan sekolah yang hancur sebanyak 81 unit. Sedangkan rumah ibadah yang rusak ada ada 17 mesjid dan sebuah gereja. Meskipun ada informasi bahwa sebenarnya tidak ada mesjid yang rusak, melainkan atap bangunan ibadah itu di ambil oleh pengungsi yang kembali setelah kerusuhan reda dan membutuhkan sarana untuk tinggal sementara.

A.2. Gelombang Kedua

Gelombang Kedua masih terjadi di atau diawali dari Malifut[12] Pada tanggal 24 Oktober terjadi penyerangan besar-besaran warga Kao terhadap warga Makian Malifut dengan kekuatan masa sekitar 15.000-20.000 orang. Akibatnya kerusuhan ini 14 orang meninggal dunia dan 206 orang luka-luka. Mesjid terbakar/rusak ada 19, sedangkan rumah yang terbakar/rusak mencapai 1862 rumah, ditambah dengan 2 sarana pendidikan, 2 perkantoran, dan 1 Puskesmas. Pada saat itu juga terjadi pengungsian besar-besaran 12.307 jiwa warga Makian yang mayoritas Islam. Pada gelombang kedua ini nuansa agama mulai tampak. Terutama yang diakibatkan oleh faktor pengungsi.[13]

Pengungsian terjadi ke Ternate Utara maupun Selatan, Tidore, kecamatan-kecamatan mayoritas islam di Halmahera Utara sendiri, dan sebagian pengungsi ini kemudian ada yang melakukan penyerangan dan perusakan ke warga minoritas Kristen di daerah pengungsian mereka.[14], Menurut catatan dari Dit Sospol Pemprop Maluku Utini ara korban aksi penyerangan ini mencapai jumlah sekitar 100 orang meninggal dan 20 gereja rusak atau terbakar. Aksi kekerasan ini juga mengakibatkan pengungsian besar-besaran ke kecamatan Tobelo dan ke Sulawesi Utara, Menado dan Sangir Talaud. Pengungsian warga Kristen ini mencapai belasan ribu jiwa. [15]

Pada konflik gelombang kedua ini mulai tampak jelas perubahan nuansa konflik dari pertikaian etnis, antara etnis Kao dan Makian, ke arah pertikaian agama : Islam dan Kristen. Perubahan ini makin mengental ketika terjadi pengungsian besar-besaran orang Makian ke Ternate dan Tidore. Pengungsi Makian yang sepenuhnya beragama Islam merasa terusir oleh orang Kao yang di identifikasikan sebagai orang-orang Kristen. Hal ini masih di tambah dengan pertemuan mereka dengan pengungsi-pengungsi dari ambon yang membawa kisah dan penderitaan yang hampir sama.

Pada awal November 1999, terjadi peristiwa kerusuhan di desa Indonesiana, Pulau Tidore. Peristiwa yang di picu oleh selebaran bertajuk “Rencana Serangan Balik Sosol Berdarah” yang seakan-akan dikeluarkan oleh Ketua Sinode Maluku di Ambon dan ditujukkan kepada Ketua Sinode Halmahera di Tobelo. Pihak Gereja Protestan telah membanta bahwa selebaran itu berasal dari pihak mereka, sehingga patut diduga bahwa ada yang sengaja mengungkap selebaran itu sebagai alasan untuk menyerang pihak Kristen. Hal ini diperkuat dengan pemadaman listrik dan adanya orang-orang yang tidak di kenal pada peristiwa yang berlangsung dalam waktu sangat singkat, sekitar dua jam, ini.

Pada peristiwa ini terjadi pembakaran gereja dan pembunuhan pendeta Ari Rissakota, dengan korban meninggal dunia mencapai 35 orang. Gereja yang terbakar 3 buah dan rumah yang terbakar mencapai 145 buah, dengan pengungsi mencapai lebih dari 1300 orang. Warga Kristen dari Tidore ini cenderung mengungsi ke Menado Sulawesi Utara. Sebelum peristiwa terjadi insiden serupa di Ternate, tetapi tidak sampai menimbulkan korban karena kesigapan aparat dan Sultan Ternate.[16]

A.3. Gelombang Ketiga

Pertikaian atau konflik gelombang ketiga betul-betul menunjukkan nuansa agama yang sangat kental, karena terjadi di Kecamatan Tobelo dan Galela yang terletak dan dihuni oleh mayoritas suku Kao. Hal ini tentu sangat berbeda dengan awal konflik gelombang pertama antara warga suku Makian dan suku Kao. Pada konflik gelombang ketiga ini yang terjadi adalah penyerangan antar desa yang berbeda agama. Keadaan menjadi parah karena di kecamatan Galela yang mayoritas Islam ada desa yang di huni warga Kristen, sementara di Tobelo yang mayoritas Kristen (apalagi setelah mendapat tambahan pengungsi dari Ternate dan Tidore) ada desa – desa yang dihuni warga Islam. Kondisi ini menjadikan warga desa yang agamanya menjadi minoritas di suatu kecamatan, berada dalam kondisi yang sangat rawan dan terjepit.

Gelombang ketiga diawali di Tibelo ketika warga Kristen memperoleh tambahan masa dari para pengungsi dari Ternate sehingga mencapai jumlah sekitar 3000 jiwa. Dengan konsentrasi jumlah ini warga Kristen bisa mengungguli warga Islam yang berjumlah sekitar 20 ribu jiwa. Serangan kelompok Kristen ke kelompok Islam di desa-desa : Gamhoku, Toguliwa, Kampung Baru, Gamsugi, Gurau, Popilo, dan Lauri terjadi pada tanggal 26 Desember 1999. Peristiwa ini bengitu dahsyat dan konon menimbulkan korban jiwa sebanyak 880 orang. Akibat dari kerusuhan ini hampir seluruh warga islam yang tersisa mengungsi ke Ternate, Tidore, dan kawasan lain yang mayoritas berpenduduk islam.[17]

Kerusuhan besar juga terjadi di Galela pada tanggal 27 Desember 1999 dengan korban di kedua belah pihak. Korban meninggal mencapai 197 jiwa, dengan gereja yang rusak atau terbakar sebanyak 8 buah dan masjid sebanyak 16 buah. Rumah yang terbakar mencapai 1425 orang dan pengungsi mendekati jumlah 20.000 orang. Kerusuhan berlangsung hingga awal Maret 2000 dengan tambahan korban jiwa mendekati 40 orang.[18]

Di samping peristiwa di Tobelo dan Galela tadi, terjadi pula pertikaian dan kerusuhan yang merata di Halmahera Utara dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sebagai berikut[19] :

· Kecamatan Jailolo mayoritas penduduknya Islam 25800 orang, Prostestan 15.600 orang, dan Katolik 648 orang. Pada tanggal 31 Desember 1999 hingga Januari 2000, di kecamatan Jailolo ini terjadi pertikaian yang cukup meluas antara kelompok Islam dan kelompok Kristen yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 163 orang. Gereja rusak/terbakar sebanyak 31 buah, sedangkan mesjid yang rusak atau terbakar ada 16 buah. Rumah yang rusak dan terbakar lebih dari 3500 buah dengan pengungsi sebanyak lebih dari 23000 orang.

· Di kecamatan Sahu yang penduduknya hampir berimbang antara Islam dan Kristen : Islam 6000 orang, Protestan 7900 orang, dan Katolik 142 orang, terjadi kerusuhan pada tanggal 2-4 Januari 2000. Korban meninggal dunia 18 orang, mesjid rusak/terbakar 19 buah, sarana pendidikan 15 buah. Rumah yang rusak dan terbakar mendekati 1600 buah, dengan pengungsi sebnayak lebih dari 6000 orang.

· Di kecamatan Ibu yang mayoritas Kristen, 5200 orang islam dan 17000 orang Kristen, terjadi pertikaian pada tanggal 2-3 Januari 2000 dengan korban 6 orang meninggal dunia, mesjid rusak/terbakar 8 buah dan sarana pendidikan 8 buah. Rumah yang rusak atau terbakar mendekati 1000 buah dengan pengungsi mencapai 5500 orang.

· Di kecamatan Gane Barat yang mayoritas Islam, 20000 orang Islam dan 1900 orang Kristen, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerugian sebagai berikut : meninggal 22 orang, gereja rusak/terbakar 5 buah, dan rumah rusak/terbakar 224 buah. Peristiwa ini dicatat sebagai terjadi pada tanggal 11 Nopember 1999 hingga Januari 2000, tetapi data tentang waktu ini tampak kurang akurat. Kalau dibandingkan dengan kronologi di wilayah lain, tampaknya peristiwa ini terjadi di akhir Desember hingga awal Januari. Kerusuhan kembali terjadi di akhir Januari 2000, tepatnya tanggal 28, dengan korban 14 orang meninggal, 10 buah gereja rusak/terbakar, dan 281 rumah rusak/terbakar. Dalam peristiwa di kecamatan ini tercatat pengungsi lebih dari 1600 orang.

· Di kecamatan Bacan yang mayoritas Islam, lebih dari 55000 penduduk Islam dengan 10000 penduduk Protestan dan 1000 penduduk Katolik, terjadi kerusuhan pada tanggal 24 Januari 2000 dengan kerugian : 46 orang meninggal, 11 gereja rusak/terbakar. Rumah yang rusak atau terbakar sebanyak 31 buah dan pengungsi sebanyak 3118 orang. Pada tanggal 22-25 Februari 2000 terjadi lagi kerusuhan di Desa Tawa yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan pengungsi sebanyak 1100 orang.

· Di kecamatan Gane Timur yang juga mayoritas Islam, sekitar 17000 penduduk Islam dan 5000 penduduk Kristen, terjadi kerusuahan pada tanggal 25 Januari 2000 dengan korban 36 orang meninggal, 7 mesjid dan 6 gereja rusak/terbakar. Rumah yang terbakar mendekati 1000 buah dengan pengungsi lebih dari 300 orang. Pada tanggal 23 Februari 2000 terjadi lagi penyerangan kelompok Islam ke kelompok Kristen di desa Mafa dan lalubi yang mengakibatkan 6 orang meninggal, 1 gereja dan 176 rumah rusak/terbakar, dan pengungsi 929 orang. Pada tanggal 9 dan 10 Maret 2000 terjadi lagi penyerangan ke desa Matuting, Sakita I Batonam, dan Akelamo/Fida, mengakibatkan korban jiwa 35 orang, 2 buah gereja dan 56 rumah rusak/terbakar.

· Di kecamatan Obi yang juga mayoritas Islam terjadi kerusuhan dengan pola yang hampir sama dengan di Bacan dan Gane Timur. Sementara di kecamatan Loloda yang mayoritas Kristen, terjadi penyerangan terhadap kelompok Islam yang mengakibatkan 37 orang meninggal, 8 mesjid dan hampir 800 rumah rusak/terbakar, menyebabkan pengungsian lebih dari 4500 warga.

· Di Morotai penduduk Islam dan Kristen hampir seimbang. Di Morotai Selatan lebih banyak Islam, sedangkan di Utara lebih banyak yang Kristen. Kerusuhan di Kedua daerah kecamatan ini terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2000 dengan korban jiwa 8 orang di Morotai Selatan dan 13 orang di Morotai Utara. Jumlah rumah yang rusak/terbakar, sekitar 500 buah di Morotai Selatan dan 300 rumah di Morotai Utara. Dialporkan 4 gereja rusak/terbakar di Morotai Selatan dan 3 Gereja rusak/terbakar. Pengungsi berjumlah sekitar 2100 orang di Morotai Selatan dan lebih dari 600 orang di Morotai Utara.

A.4. Gelombang Keempat

Setelah terjadi pertikaian gelombang ketiga disimbolisasi dengan penghancuran desa Popilo di Kecamatan Tobelo (sebuah desa Islam di kecamatan yang mayoritas Kristen), warga Islam tampak mengkonsilidasi serangan balasan. Niat ini terpenuhi ketika mereka berhasil menyerang desa Kristen Duma yang berada di kecamatan Galela yang mayoritas penduduknya Islam. Penyerangan ke desa Duma ini menjadi lebih berarti karena desa ini dianggap merupakan awal dan simbol kristenisasi di kawasan ini.[20]

Berdasarkan catatan dari pihak Kristen, laporan radio Hiversum telah terjadi serangan pihak Islam ke desa-desa Kristen di Galela. Serangan ini terjadi secara beruntun dalam beberapa bulan ini mencapai puncaknya pada tanggal 19 Juni 2000 ke desa Duma yang mayoritas Kristen dan menampung beberapa pengungsi warga Kristen dari desa-desa Makate, Ngidiho, dan Dokulama. Peristiwa ini memakan korban yang cukup besar dan pengungsian warga Kristen ke Menado. Tidak ada catatan dari pihak Pemda, tetapi dilaporkan sekitar 200 orang menjadi korban dan 150 orang anak menjadi yatim piatu. Ini belum termasuk 200 orang pengungsi yang tenggelam bersama kapal Nusa Bahari.[21]

Dalam peristiwa Duma ini pihak Kristen merasa bahwa aparat bersenjata tidak secara bersungguh-sungguh melindungi mereka. Bahkan ada kecurigaan keterlibatan aparat dalam penyerangan dengan melihat besarnya korban yang tewas karena peluru standard ABRI. Pihak aparat sendiri beralasan pada keterbatasan personil dan timbulnya banyak korban karena situasi yang kacau dan tidak menentu.[22]

B. Sumber-Sumber Konflik di Maluku Utara

B.1. Perseteruan antara Ternate dan Tidore

Kesultanan di Maluku Utara semula terdiri dari 4 kesultanan besar yang bersaudara, yaitu : Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Di samping itu tercatat pula kesultanan Moti dan Makian, yang konon menjadi cikal bakal kesultanan Jailolo dan Baca. Melihat awal keempat kerajaan yang semula berkedudukan di pulau-pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian, keempat kesultanan yang berbasis kekuatan kelautan. Sementara di Halmahera terdapat kesultanan Moro dan Loloda yang berbasis pada pertanian.

Keberadaan dan persaingan keempat kesultanan itu (Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan) bersamaan dengan kedatangan keempat negara atau bangsa barat yang berniat menancapkan kekuasaannya di bumi Maluku dan sekitarnya. Keempat bangsa itu adalah : Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dalam sejarahnya yang panjang sejak abad 15, pertemenan dan perseteruan antara keempat kesultanan dan empat bangsa barat itu merupakan kisah yang menarik. Pertukaran mitra dan perubahan musuh bukan hal yang jarang terjadi. Hal ini sesaat telah menimbulkan kebigunggan bagi keempat bangsa barat yang berhubungan dengan mereka. Tetapi akhirnya menjadi alat yang sangat ampuh untuk meruntuhkan kedigdayaan keempat kesultanan tadi.

Di antara keempat kesultanan ini hanya dua kesultanan yang menunjukkan eksistensi yang cukup kuat, yaitu : kesultanan Ternate dan Tidore. Posisi dan keberhasilan kesultanan Ternate untuk menjadi yang paling kuat, tidak terlepas dari keberhasilan sultan Ternate dalam mendekati pemerintah kolonial Belanda, di samping latar belakang kesejarahannya yang paling kuat. Sementara itu Tidore sempat dipimpin oleh Sultan Nuku, pemimpin rakyat yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Tidore.

Setelah Nuku menguasai Seram dan Bacan, pada pertengahan April 1797 Nuku berkerjasama dengan armada Inggris mulai mengepung Tidore. Pada waktu itu Sultan Tidore Kamaludin telah melarikan diri ke Ternate untuk meminta bentuan Belanda. Anehnya rakyat dan pembesar Tidore tidak ada yang memberikan perlawanan membela Sultan Kamaludin, bahkan mengangkat Nuku menjadi Sultan Tidore.

Sepeninggal Inggris Ternate yang tetap bermitra dengan Belanda harus berhadapan dengan Tidore yang ingin tetap merdeka. Sayang perjuangan Tidore ini terpaksa melemah sesudah wafatnya Nuku. Sebagai mitra Belanda, kesultanan Ternate menjadi satu-satunya kekuatan yang menonjol di Maluku. Kesultanan Ternate juga mendapat berbagai kemudahan dan prioritas pembangunan, khususnya untuk kawasan pulau Ternate sendiri.

Di masa sesudah kemerdekaan terjadi kemunduran posisi Kesultanan Teranate. Posisi Maluku Utara yang hanya setingkat Kabupaten dan kota Ternate sebagai kota kecamatan (hingga tahun 1982) merupakan kemunduran bagi eksistensi Kesultanan Ternate.

Di awal konflik, kesultanan yang eksis tinggalah kesultanan Ternate. Ternyata konflik di kawasan ini telah mengubah perimbangan kekuasaan di Maluku Utara. Kondisi ini juga seakan membangunkan kesultanan Tidore yang sempat tidur pulas sesudah kejayaannya di abad 16-17, dan bangkitnya kembali kesultanan Bacan dan Jailolo. Dua kesultanan yang namanya nyaris tak terdengar dibalik hingar-bingar perseteruan antara kesultanan Ternate dan Tidore.

Hal ini dapat di lihat ketika adanya usulan pembentukan Propinsi Maluku Utara, Sultan Ternate ternyata telah bergabung dengan Golkar untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur di propinsi baru tersebut. Namun niat Mudafar Syah tersebut kandas ternyata calon yang kemudian di usung Golkar adalah adalah Abdul Gafur. Kegagalan Sultan Ternate tersebut untuk mendapatkan posisi calon gurbenur dari partai Golkar membuat beliau beralih partai ke Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan untuk mendapat kursi di legeslatif.

Keberhasilan Sultan Ternate dalam menduduki kursi anggota DPR-RI ternyata diiringi juga oleh keberhasilan sang permaisuri menduduki anggota DPD. Hal ini memicu kebangkitan kesultanan Tidore yang ditandai dengan keberhasilan Sultan Tidore sebagai anggota DPD.

Kemunculan Sultan Tidore ternyata juga ikut memicu kedua kesultanan besar lainnya yaitu kesultanan Bacan dan Jailolo. Hal ini dapat dilihat dengan kemunculan Sultan Bacan menjadi Bupati Halmahera Selatan 2003-2008. Sedangkan Sultan Jailolo pada akhirnya mendapatkan jatah kursi di DPRD Halmahera Barat.

B.2. Ketegangan Masalah Agama

Banyak pihak yang memperkirakan bahwa kebijakan migrasi masyarakat Makian ke Kao adalah dalam rangka mengimbangi atau sebagai reaksi atas misi zending (Kristenisasi) yang tampaknya semakin meluas di wilayah Halmahera, sedangkan isu gunung berapi hanyalah isu saja. Hal ini berdasarkan alasan bahwa semua penduduk makian memeluk agama Islam. Alasan yang lain adalah mengapa yang di pilih Kecamatan Kao yang letaknya sangat jauh dari Pulau Makian karena masih banyak lahan di Halmahera Tengah dan beberapa pulau lain yang masih bisa ditempati.

Sebagian besar pemeluk agama Kristen menempati Halmahera Utara, dengan batas wilayah bagian selatan pemeluk agama Kristen terbesar berada di kecamatan Kao, hal ini menyebabkan Kecamatan Kao tempat yang strategis dalam penyebaran misionaris ke Halmahera Selatan.

B.3. Perebutan Sumber Daya Alam

Salah satu kekayan alam di Maluku Utara adalah pertambangan seperti emas dan nikel. Aktivitas pertambangan emas banyak dilakukan di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, dan Kecamatan Malifut. Salah satu perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi pertambangan adalah PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). Perusahaan ini mengeksploitasi emas di daerah Gosowong sejak tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, ternyata NHM ini dianggap merugikan masyarakat sekitarnya, karena terjadinya konflik yang melibatkan 250 tenaga kerja beragama Islam dan Kristen di pertambangan PT. NHM di Gosowong, Kecamatan Kao diberhentikan sejak Oktober 1999. Hal ini terlihat bahwa PT NHM tidak mau mengambil resiko terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari konflik kedua belah pihak tersebut. PT NHM mengambil langkah untuk menganti pekerja-pekerja lokal dengan para pekerja di luar daerah, seperti : Ternate, Manado, Makasar dan Jawa. [23]

C. Sumber Utama Konflik di Maluku Utara (1999-2004)

Geertz berpendapat bahwa identitas dasar diperoleh secara askriptif dan tidak mudah untuk mengingkarinya, identitas dasar muncul dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Dalam interaksi tersebut para pelaku dari berbagai kelompok etnik akan menyadari bahwa terdapat perbedaan kelompok di antara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi suatu pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi. Identitas dasar merupakan sumber adanya ikatan primodial, suatu ikatan yang lahir dari hubungan-hubungan keluarga atau hubungan darah (garis keturunan), hubungan ras, lingkungan kepercayaan atau keagamaan, serta bahasa atau dialek tertentu. Suatu persamaan hubungan darah, dialek, ras, kebiasaan dan sebagainya yang melahirkan ikatan emosional[24] yang kadang kadarnya berlebihan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bersifat destruksif.

Bedasarkan pendapat greetz, saya melihat dari empat gelombang konflik yang terjadi di Maluku Utara terlihat pergeseran dari konflik antara suku (antara Suku Kao yang mayoritas beragama Kristen dan suku Makian yang semuanya beragama Islam ) ke konflik agama yaitu konflik antara kelompok Islam melawan kelompok Kristen. Menurut saya sumber utama konflik di Maluku Utara bukan karena masalah agama, karena sumber utamanya adalah persaingan kelompok dalam memperebutan kekuasaan di Maluku Utara (Perseteruan antara Ternate dan Tidore). Maka untuk melihat sumber utama dari konflik di Maluku Utara (1999-2000) dapat di lihat dari aktor-aktor yang terlibat konflik.

Dengan adanya UU No. 22/1999 yang mengurangi dominasi pemerintah pusat dalam pemerintahan di daerah, hal ini membuat kelompok pemerintah daerah cenderung untuk memusatkan perhatiannya untuk memperoleh hegomoni dalam pemerintahan. Persaingan antara kelompok birokrat Ternate dan non Ternate (Tidore, Makian) menjadi semakin runcing dengan adanya pemekaran wilayah.

Beberapa birokrat Tidore melakukan kerjasama dengan suku Makian bertujuan untuk mengimbangi dominasi kelompok Ternate di pemerintahan. Seperti persaingan kedua kelompok ini dalam pemilihan gurbernur dan penetapan ibu kota propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan sejarah persaingan antara Ternate dengan non Ternate di daerah Maluku Utara bisa di bagi ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok orang Ternate dan pengikutnya dan kelompok lainnya adalah kelompok bukan pengikut Ternate (Tidore, Makian, Bacan, dan lainnya). Rivalitas yang paling mencolok ada dalam perebutan kursi birokrat, apalagi setelah Maluku Utara menjadi propinsi tersendiri. Pada awalnya ada dua buah kubu dalam pemerintahan daerah yaitu ’kubu Selatan’ yang dimotori oleh orang-orang anti kesultanan Ternate dan ’kubu Sultan’.[25]

Tokoh-tokoh dari kubu Selatan adalah Sekwilda Maluku Utara I Taib Armayn, Walikota Ternate Syamsir Andili, Bupati Maluku Utara Asegaf, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili. Selanjutnya kelompok ini mendapat dukungan dari masyarakat Islam dan mahasiswa Makian yang sedang belajar di Universitas Khairun. Kelompok ini diduga memiliki jalur langsung dengan pemerintahan pusat, hal ini dapat di lihat dengan naiknya para pemimpin Dati II yang terdiri dari birokrat kubu Selatan.

Sedangkan kubu ’Sultan’ terdiri dari sultan Ternate Mudaffar Syah, dewan adat, masyarakat pendatang, warga Ternate bagian Utara, masyarakat Kristen di Halmahera Utara. Pertentangan antara kubu ’Sultan’ dan kubu ’Selatan’ mengenai perebutan kursi gubernur Maluku Utara, pemilihan ibukota propinsi sehingga mengakibatkan terjadinya konflik terbuka antara kubu ’Selatan’ di dukung oleh pasukan Putih sedangkan kubu ’Sultan’ di dukung oleh pasukan Kuning.

Dalam perebutan kursi Gubernur di propinsi Maluku Utara, Sultan Ternate sebagai seorang tokoh Golkar pada waktu itu sangat berambisi untuk menjadi gurbernur Maluku Utara. Namun langkahnya terhambat oleh Bahar Andili (bekas Bupati Halmahera Tengah), dan drs. Thaib Armain (berasal dari suku Makian) yang memiliki ambisi yang sama. Campur tangan bekas pejabat Orde Baru semakin memperkeruh kondisi, dimana ketika dilakukan pemilihan pada tanggal 5 Juli 2001 akhirnya dimenangkan oleh bekas Menpora Abdul Gafur. Walaupun akhirnya keputusan ini dianulir karena adanya dugaan money politics dan Sultan Ternate harus melepaskan ambisinya untuk menjadi gurbenur Maluku Utara.[26] Bahar Andili juga harus melepaskan impiannya kepada Sarundajang (Suku Morotai).

Camat Makian (Abdullah Assegaf) bersama beberapa pejabat Makian di pemerintah daerah berambisi untuk menjadikan Malifut sebagai ibukota calon Kabupaten Maluku Utara berdasarkan PP No.42/99 yang berisikan penetapan batas wilayah kecamatan Kao dan Malifut. Penduduk kecamatan Kao, khususnya 5 desa Soa Pagu yang memliki kedekatan historis dengan orang Kao tidak mau menerima penetapan sesuai PP. Hal ini menimbulkan keteganggan antara warga Kao dengan penduduk pendatang Makian. Hali inilah pemicu terjadinya konflik di Maluku Utara (1999-2004), namun pada awal konflik ini bisa di pandamkan pada Agustus 1999 oleh Sultan Ternate. Namun dalam pelaksanaan banyak keputusan Sultan yang dinilai merugikan warga Makian. Contohnya Sultan meminta Warga makian untuk pindah lebih dulu dari Malifut. Maka konflik antara Suku Makian dan Kao terjadi kembali pada tanggal 24 dan 25 Oktober 1999 dan menyebabkan warga Makian harus keluar dari Malifut. Hal ini direspon oleh Camat Malifut (Husen Koda) yang memobilisasi mahasiswa Malifut di Universitas khairun Ternate untuk melakukan tekanan terhadap Suku Kao.

Kawasan Malifut secara sejarah memilki kaitan dengan Sultan Ternate menjadi rebutan antara warga Makian (dalam sejarah merupakan pendukung kubu kesultanan Tidore) dengan warga Kao yang merupakan pendukung setia Sultan Ternate. Pejabat Makian yang ada pada waktu itu mendominasi birokrasi pemerintahan tidak tinggal diam dan bekerjasama dengan kelompok Tidore mereka mulai memikirkan untuk membangun kekuatan tandingan bagi kesultanan Ternate. Apalagi dengan adanya penambangan emas di daerah tersebut semakin menambah kompleks permasalahan.

Hal yang menarik adalah muncul kembalinya kesultanan Jailolo dan Bacan dalam waktu bersamaan dengan kesultanan Tidore. Berdasarkan sejarah masa lalu tidaklah mengherankan apabila saat ini sultan Bacan memiliki kedekatan degan Sultan Tidore sementara Sultan Jailolo lebih deket kepada kesultanan Ternate. Hal ini dapat dilihat Sultan Jailolo yang pernah menjadi kader Golkar bersama Sultan Ternate mengikuti jejak Sultan Ternate dengan pindah ke PDK, dan atas dukungan Sultan Ternate, beliau menjadi anggota DPRD Halmahera Barat.

Di pihak lain, Sultan Bacan (Gahral Syah) menduduki posisi Bupati Halmahera Selatan. Gahral Syah merupakan bagian dari kekuatan anti kesultanan Ternate bisa dilihat ketekia sebelum menjadi Bupati Halmahera Selatan, menduduki jabatan sebagai Bupati Maluku Utara mengantikan Abdullah assegaf. Konflik antara Sultan Ternate dengan Abdullah Assegaf sangat terlihat dari pendapatnya yag bersifat profokatif dan hal ini berakibat dibakarnya kantor bupati Maluku Utara tahun 1997 oleh para pendukung Sultan Ternate.[27]

Bupati Halmahera Tengah menyiapkan kota Sofifi untuk dijadikan Ibu Kota propinsi Maluku Utara. Beliau juga menginginkan agar Tidore dijadikan ibukota propinsi transisi. Sebaliknya keinginan Bahar Andili, kubu Sultan Ternate juga menginginkan agar Ternate manjadi Ibukota transisi propinsi Maluku Utara. Akhirnya, Ternate ditetapkan sebagai ibukota propinsi transisi, sedangkan untuk jangka panjang kota Sofifi akan ditetapkan menjadi ibukota propinsi. Meskipun Ternate dijadikan ibu kota transisi, tetapi di sana masih ada Syamsir Andili yang akan merongrong keinginan pendukung Sultan Ternate.

Kesimpulan

Sumber konflik Maluku Utara (1999-2000) adalah adanya kebangkitan Etnosentrisme, hal ini banyak dilakukan oleh elite-elite lokal untuk kepentingan pribadi bahkan sebagai mesin politik untuk merebutkan posisi-posisi politik. Gejala ini misalnya terlihat dari : Pertama, kentalnya mobilisasi massa atas nama adat yang terlihat dalam pembentukan Pasukan Kuning (Kesultanan Ternate) dan Pasukan Putih (Kesultanan Tidore) dalam perebutan jabatan kursi Gubernur Maluku Utara. Kedua adanya upaya untuk memunculkan kembali kesultanan-kesultanan lama yang sudah vakum berpuluh-puluh tahun seperti kesultanan Bacan dan Jailolo dalam proses perebutan kursi di DPRD setempat.

Penguatan etnosentrisme sebagai alat manipulasi dalam perebutan jabatan-jabatan politis di tingkat lokal ini biasanya dilakukan dengan memunculkan kembali tentang kejayaan masa lalu dan penegasan bahwa berbagai persoalan yang terjadi pada masa lalu sesungguhnya belum selesai hingga saat ini. Berbagai persoalan tersebut antara lain : 1) Pertentangan Ternate dan Tidore, 2) eksentasi Wilayah Adat, dan 3) Konflik masalah agama yang sesungguhnya hanya merupakan pembentukan stereotipe guna mempertahankan atau memperluas teritori kesultanan.

Sumber utama dari konflik yang terjadi di Maluku Utara (1999-2004) adalah persaingan dua kubu dalam memperebutan kekuasaan di Maluku Utara antara kubu Sultan Ternate dan kubu Selatan. Kelompok Selatan terdiri dari suku pendatang dan pulau Tidore yang berada di Selatan pulau Ternate. Tokoh-tokoh dari kelompok Selatan adalah Sekwilda Maluku Utara I Taib Armayn, Walikota Ternate Syamsir Andili, Bupati Maluku Utara Asegaf, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili. Sedangkan kubu ’Sultan’ terdiri dari Sultan Ternate Mudaffar Syah, dewan adat, masyarakat pendatang, warga Ternate bagian Utara, masyarakat Kristen di Halmahera Utara.

Isu-isu yang digunakan dalam pertikaian dua kubu ini adalah :

1. Isu Malifut sebagai ibukota calon kabupaten Maluku Utara
2. Isu Perebutan kursi gurbenur Maluku Utara
3. Isu penempatan Ibu kota propinsi
4. Isu pembentukan Kabupaten Makian Daratan (Malifut)
5. Pembentukan Kesultanan Tidore sebagai penyeimbang kekuatan Kesultanan Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

Cohen, A.Y. ”Schools and Civilization States”, dalam The Social science and The Comparative Study of Educational Systems. (Joshep Fischer; editor). Pennsylvania : International Textbook Company, 1970.

Greetz, Clifford. Politik Kebudayaan (terjemahan), Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992.

Ju Lan, Thung (ed.). Konflik di Indonesia : Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2003.

Hutington, Samuel. The Clash of Civilasation and the Remaking of World Order, New York : Simon and Schuter, 1997

Issacs, Harold R. Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat (ed.). Masalah-Masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan, LP3ES, Jakarta, 1982.

Lan, Thung Jun. Konflik Di Indonesia : Penyebab, Karakteristik, Dan Penyelesaian Jangka Panjang, LIPI, Jakarta, 2003.

Sitohang, Henry H. Menuju Rekonsiliasi di Halmahera, PPRP Jakarta, 2003.

Tamagola, Tamrin Amal. Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu, Jakarta, 2004.

Yuniarti, Sri, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko. Konflik Maluku Utara : Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaiana Jangka Panjang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Jakarta.

---

[1] Samuel Hutington,” The Clash of Civilasation and the Remaking of World Order”, New York : Simon and Schuter, 1997.

[2] Sri Yuniarti, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Konflik Maluku Utara : Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaiana Jangka Panjang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Jakarta 2004, hal. 2.

[3] Ibid, hal. 3.

[4]Koentjaraningrat (ed.), Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi

Terapan, LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 345-346.

[5] Harold R. Issacs, Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal 48-58.

[6] Clifford Greetz, Politik Kebudayaan (terjemahan), Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992, hal.3.

[7] Harold R. Issacs, Ibid, hal. 45.

[8] A.Y. Cohen, Schools and Civilization States, dalam The Social Science and The Comparative Study of Education Systems. (Joshep Fischer; editor).Pennsylvania: International Textbook Company, 1970.

[9] Tamrin Amal Tamagola, Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu, Jakarta, tapak Ambon 2001, hal. 86.

[10]Sri Yuniarti, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ibid, hal. 73.

[11] Henry H Sitohang et al, Menuju Rekonsiliasi di Halmahera, PPRP Jakarta, 2003, hal 74

[12] Kronologis Kerusuhan Bernuansa SARA di Propinsi Maluku Utara, Pemprop Maluku Utara, Direktorat Sosial Politik, Ternate, Maret 2000, hal 3-5

[13] Sri Yuniarti, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ibid, hal. 74.

[14] Kronologis Kerusuhan Bernuansa SARA di Propinsi Maluku Utara, Ibid, hal 18-22.

[15] Sri Yuniarti, Yusuf, Joshepine Rosa Marieta, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ibid, hal. 76.

[16] Ibid, hal. 77.

[17] Ibid, hal 77.

[18] Ibid, hal. 77

[19] Ibid, hal. 79.

[20] Ibid, hal. 80.

[21] Ibid, hal 81.

[22] Ibid, hal 81.

[23] Lihat http://www.jatam.org.

[24] Clifford Greetz, Politik Kebudayaan (terjemahan), Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992, hal.3.

[25] Kompas, 2 Januari 2000

[26] Kompas, 18 Oktober 2001

[27] Kompas, 2 Januari 2000.